Belum Ada Laporan Resmi Soal Anggota DPR Main Judi Online, Ketua MKD: Harus Ada Bukti Awal!

Adang Daradjatun ニュース

Belum Ada Laporan Resmi Soal Anggota DPR Main Judi Online, Ketua MKD: Harus Ada Bukti Awal!
Judi OnlineDpr
  • 📰 suaradotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 36 sec. here
  • 4 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 25%
  • Publisher: 53%

'Harus ada bukti awal dulu apakah memang anggota DPR RI tersebut, terkait dengan judi online.'

"Sampai saat ini belum ada laporan resmi tentang dugaan anggota DPR RI main judi online ," kata Adang kepada wartawan, Rabu .

"MKD lebih menekankan tentang tugas untuk menegakan etika anggota DPR RI untuk jangan sampai bermain judi online," ungkapnya.Sementara mengenai sanksi apabila ada anggota dewan yang bermain judol kata Adang, MKD memiliki sanksi berdasarkan tingkat kesalahannya. Terlebih akan dilihat dulu kasusnya seperti apa.

Berdasarkan Keppres Nomor 21 Tahun 2024, Satgas Judi online dibentuk karena perjudian adalah kegiatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian finansial, gangguan sosial, dan psikologis yang dapat menimbulkan efek tindak kriminal lanjutan.Selain itu, judi slot juga menimbulkan keresahan masyarakat. Sehingga perlu segera diambil langkah tegas dan terpadu guna pemberantasannya.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

suaradotcom /  🏆 28. in İD

Judi Online Dpr

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Bahlil Disentil DPR soal IKN Belum Ada Investor AsingBahlil Disentil DPR soal IKN Belum Ada Investor AsingKomisi VI DPR RI mempertanyakan kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga saat ini masih sepi investasinya.
続きを読む »

Kepala OIKN Mundur, Anggota DPR Ungkap Belum Ada Satupun Investor Kucurkan PembiayaannyaKepala OIKN Mundur, Anggota DPR Ungkap Belum Ada Satupun Investor Kucurkan PembiayaannyaSejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN baru Rp 47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp 35,9 triliun.
続きを読む »

Putu Rudana: RI Harus Ada Omnibus Law, Kaukus Air DPR untuk Bantu Turut BerperanPutu Rudana: RI Harus Ada Omnibus Law, Kaukus Air DPR untuk Bantu Turut BerperanMenurut Anggota IPU Putu Supadma Rudana, RI selama ini hanya punya Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
続きを読む »

Komisi X DPR RI Harus Ada Sanksi Tegas Pengusaha yang tak Beri Jamsostek ke PekerjaKomisi X DPR RI Harus Ada Sanksi Tegas Pengusaha yang tak Beri Jamsostek ke PekerjaAturan sanksi itu dapat dilakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah PP Nomor 86 Tahun 2013
続きを読む »

DPR: Harus ada sanksi tegas pengusaha tak beri jamsostek ke pekerjaDPR: Harus ada sanksi tegas pengusaha tak beri jamsostek ke pekerjaAnggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai bahwa harus ada sanksi yang tegas bagi pengusaha atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai ...
続きを読む »

Belum Dengar Ada Reshuffle Kabinet, tapi Sebagai Pembantu Presiden Sandiaga Uno Bilang Harus SiapBelum Dengar Ada Reshuffle Kabinet, tapi Sebagai Pembantu Presiden Sandiaga Uno Bilang Harus SiapMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga politisi PPP, Sandiaga Uno mengaku belum mengetahui informasi mengenai adanya isu reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo.
続きを読む »



Render Time: 2025-02-25 07:00:40