Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai bahwa harus ada sanksi yang tegas bagi pengusaha atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai ...
Tangkapan layar - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto dalam apat Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang disiarkan di Jakarta, Rabu ANTARA/HO - Komisi IX DPR RI ChannelAnggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai bahwa harus ada sanksi yang tegas bagi pengusaha atau pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan .
kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Aturan itu hanya menyebutkan bahwa pemberi kerja diberi sanksi administratif dan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik, seperti perizinan terkait usaha jika tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta jamsostek. Berikutnya, Edy juga mengimbau adanya koordinasi di antara pengawas pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan, dan aparat pemerintah yang menjalankan layanan publik terkait dengan kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Anggota Komisi XI DPR: Ekonomi pasti tumbuh tapi harus tetap waspadaAnggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai bahwa ekonomi RI pada Triwulan II 2024 tetap tumbuh, namun harus tetap waspada terutama dari sisi stabilitas ...
続きを読む »
Anggota Komisi II DPR RI: Negara Harus Campur Tangan Atasi Masalah Pendidikan IndonesiaIa mengungkapkan peran pemimpin bangsa harus kuat sehingga generasi bangsa bisa mendapatkan layanan pendidikan dengan kualitas terbaik.
続きを読む »
Anggota Komisi XI DPR: Sri Mulyani Harus Banyak Evaluasi soal Masuknya Barang dari Luar NegeriMisbakhun menilai Sri Mulyani harus banyak melakukan evaluasi mengenai berbagai persoalan terkait barang dari luar negeri yang masuk
続きを読む »
Kecelakaan Maut di Subang, Anggota Komisi V DPR Minta Sanksi Tegas PO BodongDPR minta Kemenhub tindak tegas PO yang tidak memiliki izin operasi. Hal tersebut menyusul kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di Subang.
続きを読む »
Anggota Komisi VII DPR Bicara Rencana UU Energi Baru dan Terbarukan Untuk Mengurangi Emisi CO2Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro mengatakan, bahwa pusat data membutuhkan energi yang sangat signifikan.
続きを読む »
Wakil Ketua Komisi II DPR Mengkritisi Rekrutmen Anggota KPUWakil Ketua Komisi II DPRJunimart Girsangmengkritisi rekrutmen anggota KPU di setiap daerah Politisi PDIP itu menilai 70 anggota KPU tidak bekerja dengan layak
続きを読む »