Baleg DPR dan Pemerintah Sepakati Wilayah Aglomerasi Jabodetabekjur di RUU DKJ

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati cakupan wilayah Aglomerasi sebagaimana tertuang dalam Daftar

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Badan Legislasi DPR RI menyepakati cakupan wilayah Aglomerasi sebagaimana tertuang dalam Daftar Inventarisir Masalah 31 Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta ."Setuju ya rumusan yang pemerintah? Setuju ya?" tanya Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi, di ruang Baleg DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, yang kemudian disetujui oleh anggota DPR dan pemerintah, pada Kamis .

Sementara itu, Kemendagri menjelaskan, Aglomerasi adalah kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi. "Sekalipun beda dari sisi administrasi, sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, dalam rapat panitia kerja RUU DKJ.

Lebih lanjut, Suhajar menyebut aglomerasi itu adalah kawasan saling memiliki keterkaitan fungsional, dalam hal ini adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Keterkaitan fungsional tersebut dihubungkan oleh sistem jaringan infrastruktur dan kesinkronan antarruang."Kalau menyangkut kekhususan, itu kan di pasal-pasal berikutnya sudah kita tegaskan. Artinya di pasal-pasal berikutnya, kekhususan-kekhususan yang tadi Bapak maksudkan tadi sudah tercantum.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

rmol_id /  🏆 21. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Ketua Baleg DPR RI Aglomerasi Ditunjuk Presiden Bukan Langsung Dipimpin WapresKETUA Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa kepala Dewan Aglomerasi yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta RUU DKJ akan ditunjuk presiden
続きを読む »

DPR dan Pemerintah Setujui Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Langsung PresidenDewan Kawasan Aglomerasi berbeda dengan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dapat dipimpin oleh wakil presiden.
続きを読む »

Pembentukan Dewan Aglomerasi Akal-akalan Pemerintah PusatPembahasan Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang didalamnya memuat usulan Wakil Presiden (Wapres) menjadi Dewan Pengarah Aglomerasi dinilai
続きを読む »

Komisi II DPR Tepis Isu Pembahasan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ Demi Untungkan GibranWakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan untuk menangani provinsi dengan berbagai permasalahannya memerlukan lintas menteri koordinator menko
続きを読む »

DPRD DKI Desak Baleg DPR Percepat Perumusan Pembahasan RUU DKJDPRD Provinsi DKI Jakarta mendesak Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk mempercepat perumusan RUU DKJ.
続きを読む »

Hari Ini Baleg DPR Gelar Raker Bersama Mendagri Bahas RUU Daerah Khusus JakartaAnggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengatakan bahwa rapat tersebut akan digelar pada pukul 10.00 WIB
続きを読む »