Komisi II DPR Tepis Isu Pembahasan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ Demi Untungkan Gibran

日本 ニュース ニュース

Komisi II DPR Tepis Isu Pembahasan Kawasan Aglomerasi di RUU DKJ Demi Untungkan Gibran
日本 最新ニュース,日本 見出し
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 40 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 19%
  • Publisher: 92%

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan untuk menangani provinsi dengan berbagai permasalahannya memerlukan lintas menteri koordinator menko

Komisi II DPR) tentang posisi wakil presiden Dewan Kawasan untuk mengkoordinasi tata ruang dan pembangunan kawasan aglomerasi sudah direncanakan sejak lama. Hal ini menjawab isu bahwa beleid itu untuk memberikan kewenangan lebih kepada

"Tidak cukup satu menko menangani masalah seperti aglomerasi sekitar Jakarta, makanya pilihannya presiden atau wakil presiden. Nah karena ini sifatnya koordinatif cuma beberapa daerah, presiden kan koordinasinya seluruh Indonesia, makanya diangkat oleh wakil presiden," kata Doli.Sebelumnya, keberadaan Pasal 55 RUU DKJ tentang posisi wapres Dewan Kawasan untuk mengkoordinasi tata ruang dan pembangunan kawasan aglomerasi dinilai sarat kepentingan Presiden Joko Widodo .

PENELITI senior BRIN Lili Romli mempertanyakan posisi ketua Dewan Aglomerasi dalam RUU DKJ yang akan diisi oleh wakil presiden . DIREKTUR Eksekutif KPPOD Armand Suparman mengatakan pasal soal penunjukan gubernur dalam RUU DKJ, kontradiktif dengan penguatan demokratisasi di level daerah.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Angkat Bicara Terkait Dugaan Korupsi Rumah JabatanAnggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Angkat Bicara Terkait Dugaan Korupsi Rumah JabatanAnggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman angkat bicara ihwal adanya dugaan korupsi terkait rumah jabatan DPR RI yang kini sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Benny mengaku tak mengetahui terkait kasus tersebut. Namun, dirinya mengingatkan kepada lembaga antirasuah agar tak tebang pilih dalam menindak terduga pelakunya.
続きを読む »

Komisi VI DPR Apresiasi Pertamina Jadi Kontributor TKDN Terbesar di 2023Komisi VI DPR Apresiasi Pertamina Jadi Kontributor TKDN Terbesar di 2023Komisi VI DPR mengapresiasi Pertamina, yang berhasil menjadi BUMN kontributor terbesar penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sepanjang 2023.
続きを読む »

Komisi VI DPR Apresiasi Pertamina Kontributor TKDN TerbesarKomisi VI DPR Apresiasi Pertamina Kontributor TKDN TerbesarRepublika Online - berita terkini, berita terbaru, berita hari ini, membahas isu politik, Dunia Islam dan peristiwa terhangat indonesia
続きを読む »

Indonesia Punya Dua Ibukota, Begini Kata Ketua Komisi IIIndonesia Punya Dua Ibukota, Begini Kata Ketua Komisi IIRepublik Indonesia kini memiliki dua ibukota, menyusul keluarnya RUU Daerah Khusus Jakarta yang merupakan RUU inisiatif DPR.Ketua Komisi II DPR,
続きを読む »

Komisi II Minta Baleg Secepatnya Cabut Status Ibukota JakartaKomisi II Minta Baleg Secepatnya Cabut Status Ibukota JakartaKetua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR segera mengesahkan RUU Daerah Khusus Jakarta, selanjutnya mencabut
続きを読む »

Relawan Prabowo-Gibran Tepis Tudingan Puan Maharani Saat Kampanye AkbarRelawan Prabowo-Gibran Tepis Tudingan Puan Maharani Saat Kampanye AkbarRelawan Prabowo-Gibran menepis tudingan Puan Maharani saat kampanye di Banyuwangi. Di mana kampanye Ganjar-Mahfud diduga disusupi pendukung Prabowo-Gibran.
続きを読む »



Render Time: 2025-02-24 08:28:29