Mereka membentuk poros Desa Bersatu dan mengancam bakal menggeruduk DPR RI apabila Revisi Undang-Undang Desa tak kunjung dilakukan.
) bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional dan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan perangkat Desa Indonesia sepakat membentuk poros Desa Bersatu. Mereka mengancam bakal menggeruduk DPR RI apabila Revisi Undang-Undang Desa tak kunjung dilakukan.
"Apdesi akan terus mengawal, contoh revisi-revisi itu Maret, Mei tidak ada kejelasan kita akan dorong terus," sambungnya. "Tiga stakeholder ini diatur dalam undang-undang 1 kepala desa perangkat desa dan badan permusyawaratan desa," ujarnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Erick Thohir Rangkap Jabatan: Dilarang Undang-Undang, Diperbolehkan JokowiHal tersebut tertuang dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
続きを読む »
IPO Pertamina Geothermal Energy Dinilai Tak Langgar Undang-undangPengembangan geothermal membutuhkan investasi yang tidak sedikit sehingga membuat PT Pertamina Geothermal Energy harus putar otak mencari pendanaan baru. Di tengah...
続きを読む »
IPO Pertamina Geothermal Dipastikan Tak Salahi Undang-Undang | merdeka.comPT Pertamina Geothermal Energy Tbk, salah satu perusahaan panas bumi dengan kapasitas terpasang terbesar di dunia, telah mengantongi pernyataan efektif dari OJK) untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia pada pekan depan alias 24 Februari 2023.
続きを読む »
Anggota DPR Ini Menyoroti Rencana Revisi PP 109/2012, TegasAnggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding ikut menyoroti tajam rencana revisi PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif.
続きを読む »
Alasan DPR di Balik Rencana Revisi UU MKMK dianggap sering membatalkan UU buatan DPR bukan karena bertentangan dengan UUD 1945 melainkan bertentangan dengan UU lainnya.
続きを読む »
Alasan DPR Ngotot Ingin Revisi UU MKMK dianggap sering membatalkan UU buatan DPR bukan karena bertentangan dengan UUD 1945 melainkan bertentangan dengan UU lainnya.
続きを読む »