ASOSIASI Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan menuntut perpanjangan masa jabatan ke pemerintah pusat
ASOSIASI Pemerintah Desa Indonesia Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan menuntut perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi 9 tahun ke pemerintah pusat. Namun, Apdesi Kabupaten Bantul menyatakan akan mematuhi keputusan pemerintah pusat.
Ia menambahkan, saat para lurah di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat melakukan unjuk rasa ke DPR RI, para lurah di Bantul tidak ikut berunjuk rasa di Jakarta. Para lurah di Bantul saat ini menjalankan tugas sesuai dengan amanat yang ada di undang-undang. Namun demikian jika nantinya pemerintah merivisi undang-undang maka siap akan menjalan revisi undang-undang tersebut.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Asosiasi Khawatir Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Hanya Gula Manis Demi 2024Asosiasi memasang syarat agar revisi soal jabatan kepala desa tidak sekedar menjadi godaan partai politik menjelang Pemilu 2024.
続きを読む »
Asosiasi Kepala Desa KLU Usulkan Pemecahan DP2KBPMDAsosiasi Kepala Desa (Akad) Kabupaten Lombok Utara (KLU) ingin Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemerintahan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMD) dipecah jadi dua OPD.
続きを読む »
Soal Masa Jabatan 9 Tahun, Tiga Organisasi Desa Desak Jokowi Ganti Menteri DesaTiga organisasi Desa meminta Jokowi mengganti Menteri Desa Abdul Halim Iskandar karena dinilai tak bekerja dengan baik.
続きを読む »
DPR: Paling Urgen Dana Desa, Bukan Jabatan Kepala DesaWakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, yang mendesak direvisi aturan penggunaan dana desa, bukan jabatan kades. Kades dan aparat desa perlu diberi perlindungan gunakan dana desa agar tak terjerat korupsi. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »
Massa Perangkat Desa Demonstrasi di Depan Gedung DPR, Minta Revisi UU Desa Selesai Sebelum Pemilu 2024DPN PPDI mendukung penuh usulan untuk Revisi UU NO 6 tahun 2014 Tentang Desa dan menuntut DPR serta Pemerintah merealisasikannya sebelum Pemilu 2024.
続きを読む »
Tiga Organisasi Pemerintahan Desa Ancam Demo Jika Tuntutan Tak DipenuhiTIGA asosiasi pemerintahan desa mengancam akan melakukan demo besar besaran jika revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa (kades) tak segera direalisasikan.
続きを読む »