Asosiasi Kepala Desa (Akad) Kabupaten Lombok Utara (KLU) ingin Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemerintahan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMD) dipecah jadi dua OPD.
”Waktu kita ada audensi di DRPD, antara beberapa OPD teknis terkait dengan semua perwakilan Kades se-KLU, memang ada disampaikan terkait dengan pemekaran OPD,” ujar Ketua Akad KLU Budiawan, Senin .
Pemecahan OPD ini sudah lama disuarakan pihaknya. Hal ini lantaran untuk mengurusi 43 desa dinilai tidak bisa hanya dengan satu bidang dan dua seksi saja. Diperlukan OPD dengan sejumlah bidang masing-masing. ”Di sebagain besar wilayah di Indonesia, kaitan desa ini diurus OPD sendiri” sambungnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Asosiasi Khawatir Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Hanya Gula Manis Demi 2024Asosiasi memasang syarat agar revisi soal jabatan kepala desa tidak sekedar menjadi godaan partai politik menjelang Pemilu 2024.
続きを読む »
Komisi II Nilai Masa Jabatan Kades tak Jamin Keberhasilan Pembangunan DesaKeberhasilan pembangunan desa tidak bergantung dari lamanya masa jabatan Kepala Desa
続きを読む »
Tuntut Masa Jabatan 9 Tahun, Berapa Gaji Kepala Desa saat Ini?Berapa gaji kepala desa atau gaji desa sehingga mendorong mereka menuntut masa jabatan 9 tahun.
続きを読む »
Bukan Hanya Ingin Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Apdesi Juga Mau Jabatan 3 PeriodeAsosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berharap agar masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dapat menjabat maksimal 3 periode atau 27 tahun.
続きを読む »
Kerawanan Sembilan Tahun untuk Kepala Desa | Republika IDPerpanjangan menjadi sembilan tahun justru banyak menimbulkan dampak negatif.
続きを読む »
Jokowi soal Usul Jabatan Kepala Desa 9 Tahun: Sampaikan ke DPRSebelumnya Jokowi disebut sepakat dengan usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun.
続きを読む »