Komisi B DPRD DKI akan kembali memanggil Dishub untuk memperjelas Raperda terkait ERP
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Ismail menilai rancangan aturan electronic road pricing belum mengakomodir dinamika terbaru transportasi di Jakarta. Saat ini banyak transportasi baru salah satunya ojek online .
Menurut Ismail, transportasi baru di DKI Jakarta tersebut merupakan satu fenomena, dan bahkan jika disandingkan dengan data perekonomian dua tahun terakhir, ojol memberikan kontribusi besar dalam pemulihan ekonomi di DKI Jakarta. Adapun terkait dengan ketentuan plat ojek online, Ismail menjelaskan bahwa konsekuensi ini akan diputuskan nanti. Bila demikian maka diperlukan perubahan plat nomor kendaraan.
“Hal tersebut akan menjadi pertimbangan, sementara hasilnya seperti apa, toh nanti tidak akan langsung disahkan, dan belum tahapan uji coba. Ini gak boleh diuji coba kalau ini belum ketok palu. Jadi pengesahan rencana induk transportas Jakarta [RITJ] dulu, baru itu bisa masuk pembahasan ERP,” ujarnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Anggota DPRD sebut layanan transportasi bisa selesaikan kemacetanAnggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyebut peningkatan layanan dan promosi penggunaan transportasi bisa menyelesaikan kemacetan di Jakarta. Bagaimana menurut Sahabat Antara?
続きを読む »
Dishub DKI Tegaskan Raperda ERP Tak Ditarik: Dikaji Lebih Komprehensif Bersama DPRD | merdeka.com'Jadi, sekali lagi itu bukan penarikan. Kami akan komunikasi dengan dewan karena kan masih dalam pembahasan di dewan,' kata Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo.,Kebijakan ERP,Jalan Berbayar Elektronik,Kemacetan Jakarta,DPRD DKI,Pemprov DKI,Viral Hari Ini,Jakarta
続きを読む »
Dishub DKI Jakarta Tegaskan Raperda ERP Belum Ditarik: Kami Komunikasi dengan DPRDKadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan kebijakan ERP akan dikaji lebih detail melihat mana poin yang paling penting untuk diterapkan.
続きを読む »
Pengamat Sebut ERP Tak Begitu Saja Kurangi Kemacetan di JakartaRencana Pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar menuai kritik dari berbagai kalangan.
続きを読む »
Dua Anggota PKB DPRD Ambon Aktivis GerejaDewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Ambon menyatakan partainya mengusung konsep nasional kebangsaan.
続きを読む »