Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan kebijakan ERP akan dikaji lebih detail melihat mana poin yang paling penting untuk diterapkan.
Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menarik kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik .
"Jadi, sekali lagi itu bukan penarikan. Kami akan komunikasi dengan dewan karena kan masih dalam pembahasan di dewan," kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin . Kebijakan ERP, lanjut Syafrin, akan dikaji lebih detail melihat mana poin yang paling penting untuk diterapkan. Pada proses ini, ujar Syafrin, Pemprov DKI terbuka pada semua usulan dan masukan yang ada.
"Oh, bisa nanti dicabut ada aturan secara resmi. Bisa dicabut tapi nanti lewat paripurna. Karena penyerahannya kan di paripurna maka diakhiri dengan paripurna," kata Pantas kepada wartawan, Kamis, 9 Februari 2023. Kendati demikian, Pantas menyebut bahwa belum ada pembahasan resmi perihal bakal dicabutnya Raperda PL2SE di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Heru saat ini raperda itu masih dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Ihwal pencabutan Raperda, Heru menyebut pemprov bakal mengikuti arahan para wakil rakyat.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kadishub DKI Ubah Pernyataan Soal Raperda ERP: Bukan Ditarik, tapi DikomunikasikanKepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengubah pernyataannya soal menarik Raperda ERP.
続きを読む »
Atasi Kemacetan Jakarta, ini Strategi yang Dilakukan Dishub DKI JakartaDinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan melakukan sejumlah strategi guna mengatasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta.
続きを読む »
Dishub DKI Kaji Kembali Raperda tentang ERPJika ERP diterapkan kepada ojek daring, berpotensi memberi dampak kepada aktivitas masyarakat hingga kesenjangan sosial
続きを読む »
Dishub DKI Tegaskan Raperda ERP Tak Ditarik: Dikaji Lebih Komprehensif Bersama DPRD | merdeka.com'Jadi, sekali lagi itu bukan penarikan. Kami akan komunikasi dengan dewan karena kan masih dalam pembahasan di dewan,' kata Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo.,Kebijakan ERP,Jalan Berbayar Elektronik,Kemacetan Jakarta,DPRD DKI,Pemprov DKI,Viral Hari Ini,Jakarta
続きを読む »
Pengamat Sebut ERP Tak Begitu Saja Kurangi Kemacetan di JakartaRencana Pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar menuai kritik dari berbagai kalangan.
続きを読む »
Jalan Berbayar ERP di Jakarta, Jadi atau Tidak?Rencana penerapan ERP di Jakarta berjalan tidak mulus. Banyak pihak menolak rencana yang digagas sejak era Sutiyoso untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
続きを読む »