Usulan revisi UU IKN sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada Komisi II DPR RI, Senin (21/8/2023) kemarin.
Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memastikan, Revisi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara berupaya untuk akselarasi pembangunan. Dia menampik adanya hal berbau politis sehingga payung hukum tersebut harus direvisi.
Untuk memastikan soal infrastruktur, Rifqi menyebut hari ini komisinya melakukan tinjauan langsung ke IKN. Tujuannya adalah untuk melihat progres pembangunan yang diharapkan sebagian perangkat negara sudah bisa berpindah ke IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang. Diketahui, revisi UU IKN sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa kepada Komisi II DPR RI, Senin kemarin.
Kedua, masih akan terjadi tarik menarik dan lepas kewenangan di internal pemerintah. Hal ini akan mempersulit Otorita IKN sehingga perlu diberikan kewenangan lebih.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Revisi UU IKN, Presiden Mendatang Tak Bisa Serta-merta Hentikan Pembangunan IKNPemerintah memuat sembilan pokok perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal itu di antaranya penguatan kedudukan Otorita, kemudahan investasi, dan jaminan kelangsungan IKN.
続きを読む »
DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja Revisi UU IKNKomisi II DPR RI bersama Pemerintah sepakat membentuk panitia kerja (panja) terkait revisi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
続きを読む »
Libatkan 5 Menteri, Revisi UU IKN Mulai Dibahas Bersama DPR!Pemerintah dan Komisi II DPR mulai membahas revisi Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
続きを読む »
DPR dan Pemerintah Setujui Pembentukan Panja Revisi UU IKNKomisi II DPR RI bersama Pemerintah menyetujui pembentukan panitia kerja terkait revisi UU IKN. Revisi UU IKN merupakan hal yang krusial guna mengakomodasi sejumlah isu.
続きを読む »
Komisi II DPR RI Nilai Revisi Payung Hukum IKN Terkait Fleksibilitas InvestasiRifqi menyebut, UU IKN adalah lex specialis atau dalam arti aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum dari konteks pembangunan infrastruktur.
続きを読む »
DPR Panggil Menteri PPN hingga ATR Bahas Revisi UU IKNKomisi II DPR RI menggelar raker dengan pemerintah dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
続きを読む »