4 Negara Ini Terapkan ERP Alias Sistem Electronic Road Pricing, Begini Aturannya

4 Negara Ini Terapkan ERP Alias Sistem Electronic Road Pricing, Begini Aturannya TempoOtomotif

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam tahap menggodok rencana sistem Electronic Road Pricing atau ERP. Dikutip dari dephub.go.id Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kebijakan ini diberlakukan sebagi upaya mengatasi kemacetan dan mendorong penggunaan kendaraan pribadi beralih ke kendaraan umum.Terdapat beberapa negara yang telah menerapkan kebijakan ini lebih dulu dari Indonesia, dikutip dari www.fortuneidn.com.

Merujuk laman pengelola ERP Singapura, Land Transport and Authority , sekali melintas pengendara harus membayar S$0,25 atau Rp3.550 hingga S$10,00 atau Rp142.150. Harga ini disesuaikan dari jenis kendaraan, lokasi, waktu, dan tingkat kepadatan jalan.3. JermanJerman juga menjadi negara yang menerapkan jalan berbayar ERP. Sama seperti Inggris negara ini menggunakan GNSS pada sistem ERP. Sistem berbayar ini disebut dengan LKW Maut.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

tempodotco /  🏆 12. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

PKS dan PSI Lagi Kompak, Tolak Jalan Berbayar ERP di JakartaWacana penerapan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) di Jakarta ditolak sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta
続きを読む »

Pemprov DKI Sudah Dapat Restu Kemenhub buat Jalan Berbayar?Kementerian Perhubungan menyatakan Pemprov DKI Jakarta sudah sempat berkomunikasi soal kebijakan jalan berbayar. Namun, apakah sudah direstui?
続きを読む »

Penerapan ERP Ideal biar Macet Nggak Pindah ke Jalan Non-ERPPenerapan ERP di ruas jalan tertentu dikhawatirkan memindahkan kemacetan ke jalan alternatif lain. Jadi idealnya bagaimana ya detikers?
続きを読む »

Jalan Berbayar di Jakarta Jangan Serampangan! Hal Ini Perlu DiperhatikanWacana jalan berbayar di Jakarta alias electronic road pricing (ERP) kembali mengemuka. Namun, ada sederet hal yang perlu diperhatikan nih.
続きを読む »

Komisi B DPRD DKI Tolak Jalan Berbayar Elektronik (ERP)Komisi B DPRD DKI Jakarta nampak keberatan untuk menerima rencana Pemprov DKI untuk menerapkan program pengendalian kemacetan lewat  'electronic road pricing' (ERP).
続きを読む »

Wakil Ketua Komisi V minta rencana penerapan ERP dikaji ulangWakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal meminta rencana pemberlakuan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) itu sebaiknya dikaji ...
続きを読む »