Komisi B DPRD DKI Tolak Jalan Berbayar Elektronik (ERP)

Komisi B DPRD DKI Jakarta nampak keberatan untuk menerima rencana Pemprov DKI untuk menerapkan program pengendalian kemacetan lewat  'electronic road pricing' (ERP).

Komisi B DPRD DKI Jakarta nampak keberatan untuk menerima rencana Pemprov DKI untuk menerapkan program pengendalian kemacetan lewat jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' yang disampaikan melalui raperda tersebut.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengungkapkan, pihaknya berkeberatan dengan ERP karena dikhawatirkan bakal membebani masyarakat. Sebab, untuk berlalu lintas, masyarakat harus membayar tarif retribusi jumlah tertentu.Baca juga: Polisi Tangkap Pengoplos Elpiji Tabung 3 Kilogram di Jakpus Saat ini sedang dilakukan pengembangan angkutan massal secara masif melalui pembangunan rute MRT Jakarta. Pun layanan Transjakarta harus terus ditingkatkan.

Ismail menegaskan, apabila angkutan umum sudah baik, tanpa harus ditekan, masyarakat akan beralih ke angkutan umum. Untuk itu, ia mendorong agar Pemprov DKI bisa memprioritaskan perbaikan angkutan umum.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Implementasi ERP di DKI, Komisi V Minta Dikaji UlangSetiap kebijakan yang diterapkan harus memiliki sisi humanis dan kerakyatan.
続きを読む »

PKS dan PSI Lagi Kompak, Tolak Jalan Berbayar ERP di JakartaWacana penerapan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) di Jakarta ditolak sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta
続きを読む »

Ruang Fraksi PDIP DPRD DKI Digeledah KPK, Cinta Mega: Saya Bantu Jika Perlu Data-dataRuang kerja Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, salah satunya ruang anggota Komisi C DPRD DKI Cinta Mega di lantai 8 Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat digeledah...
続きを読む »

KPK Bawa Data Notulen hingga KUA PPAS 2018 dari Komisi C DPRD DKI JakartaSelain Komisi C KPK juga menggeledah ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di lantai 10, dan ruang kerja Penasehat Fraksi Gerindra M Taufik di lantai 2
続きを読む »

KPK Geledah Ruang Staf Komisi C, DPRD DKI Belum Tau Apa MasalahnyaKPK menggeledah sejumlah ruangan di Gedung DPRD DKI, salah satunya ruang staf Komisi C. Sekretaris Komisi C Yusuf belum mengetahui masalahnya.
続きを読む »

Golkar DKI Hormati KPK yang Geledah Ruang Fraksi Mereka di DPRD DKIKPK menggeledah ruang Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta dan sejumlah ruangan lain untuk menyelidiki dugaan korupsi pengadaan lahan di Puogebang
続きを読む »