Zulhas Sebut Pengelolaan Aset Kripto Telah Dialihkan ke OJK

UU PPSK terdiri dari 27 bab dan 341 pasal mengamanahkan pergeseran 2 kewenangan Bappebti ke OJK, yaitu terkait pengelolaan aset kripto dan perdagangan derivatif

JawaPos.com – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan sebagian kewenangan, tugas, dan fungsi Badan Pengawas Perdagangan Komoditi terkait pengawasan di industri keuangan, seperti pengelolaan aset kripto telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan . Hal tersebut sejalan dengan salah satu tugas utama Bappebti pada 2023 untuk melaksanakan UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis .

UU PPSK terdiri dari 27 bab dan 341 pasal, mengamanahkan pergeseran dua kewenangan Bappebti ke OJK, yaitu terkait pengelolaan aset kripto dan perdagangan derivatif. Perpindahan kewenangan merupakan keputusan pemerintah dan DPR agar pengelolaan dan pengawasan terhadap aset kripto dan perdagangan derivatif dapat terintegrasi dengan pengelolaan keuangan.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

jawapos /  🏆 35. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

OJK Sebut Dampak Perang Rusia-Ukraina ke Indonesia Belum Mengkhawatirkan |Republika OnlineKinerja perbankan yang dilihat dari berbagai indikator menunjukkan kemajuan.
続きを読む »

OJK Sebut Pasar Perbankan Belum Efisien di Tengah Ancaman Ketidakpastian GlobalOJK menyebut konsolidasi perbankan menjadi salah satu upaya penguatan dan perbaikan efisiensi pasar perbankan nasional.
続きを読む »

Hadiri HUT Langkat, Erick: Gali dan Kembangkan Potensi Lokal |Republika OnlineMenteri BUMN Erick Thohir hadiri HUT Langkat didampingi Mendag Zulhas
続きを読む »

Zulhas ke Kader di Medan: Cocok Pak Erick Jadi Calon Presiden Kita?Ketum PAN, Zulkifli Hasan bertanya ke kadernya di Medan apakah Erick Thohir cocok menjadi calon presiden mereka. Peserta yang hadir pun menjawab cocok. Kalau menurut kamu bagaimana? Via: detiksumut_
続きを読む »

KPK Dalami Pengelolaan Dana PON Papua oleh Lukas EnembeKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami berbagai proyek dan kegiatan yang diduga menjadi bancakan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe (LE). Komisi...
続きを読む »

Presiden: Kemenhan Harus Pimpin Pengelolaan Data KeamananKemenhan harus menjadi orkestrator bagi informasi di semua lini yang kita miliki. Informasi dari BIN, Intelijen Polri dan BSSN harus diorkestrasi sehingga menjadi info yang solid
続きを読む »