Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sudah sesuai prosedur dan perintah Mahkamah Konstitusi.
Hasil survei SMRC pada Desember 2022 menunjukkan elektabilitas Joko Widodo hanya 15,5 persen apabila pencalonan dirinya sebagai presiden dapat dilakukan lagi.Mantan ketua umum PPP Muhammad Romahurmuziy diangkat menjadi Ketua Majelis Pertimbangan PPP. Dia menegaskan tak ada aturan yang dilanggar meski dia pernah dipenjara.Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy tidak mau menanggapi kabar tentang Sandiaga Uno sudah masuk sebagai anggota partai berlambang Ka’bah.
Bawaslu RI mengingatkan KPU agar membuka seluruh proses tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 kepada masyarakat. Tak ada lagi isu penundaan pemilu pada 2023.Jokowi memberi sinyal lagi mengenai rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat tapi tak dipastikan hari dan tanggalnya. Dia hanya menjawab"besok".
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Yusril: Pembentukan Perppu Cipta Kerja sesuai prosedurPakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta ...
続きを読む »
Federasi Serikat Buruh: Substansi Perppu Lebih Buruk dari UU Cipta Kerja |Republika OnlineBuruh tidak bisa membayangkan akan ada perppu-perppu lain yang begitu mudah dibuat.
続きを読む »
Jimly Asshiddiqie: Perppu Cipta Kerja Melanggar Prinsip Negara HukumTanggapan Jimly Asshiddiqie soal Perppu Cipta Kerja yang saat ini jadi polemik, bahkan kalangan buruh menyebut 99 persen isinya beda dengan di draft.
続きを読む »
Prof. Jimly : Perppu Cipta Kerja Langgar Prinsip Negara HukumUNDANG - Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Kontitudi seharusnya diperbaiki melalui revisi, bukan dengan Perppu.
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja Melanggar Hukum, Jimly Asshiddiqie: Presiden Jokowi Bisa Dimakzulkan!Perppu Cipta Kerja melanggar prinsip negara hukum.
続きを読む »
Guru Besar Ilmu Hukum UMS: Perppu Cipta Kerja Otoriter, Nihil Asas PartisipatifPenerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai sebagai kebijakan otoriter dan nihil pelibatan masyarakat.
続きを読む »