Menurut Yusril, Presiden Jokowi justru menerbitkan Perppu Cipta Kerja guna melaksanakan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperbaiki UU Cipta Kerja.
PASCAMUNCULNYA Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai Cipta Kerja, bergulir wacana mengenai potensi pemakzulan karenaanggapan telah terjadi pelanggaran dalam aturan konstitusi.
“Kalau dirujuk kepada 7 alasan pemakzulan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tidak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, sebagaimana diatur Pasal 7A dan 7B UUD 45,” terangnya. Penghentian presiden, kata Yusril, tidaklah sederhana. Pasalnya, dengan amandemen UUD 45, kekuasaan membentuk undang-undang bukan lagi pada presiden dengan persetujuan DPR, melainkan sudah bergeser menjadi kekuasaan DPR dengan persetujuan presiden.
“Nah, ketika Presiden mengambil prakarsa menerbitkan Perppu untuk memperbaikinya, lantas apakah DPR punya rasa percaya diri untuk menyalahkan Presiden dan berusaha memakzulkannya? Tindakan DPR seperti itu akan menjadi seperti kata dalam peribahasa Melayu: bagai memercik air di dulang, akhirnya terkena muka sendiri,” ungkapnya.
Politisi Gerindra itu mengatakan presiden mengantongi kewenangan dan aturan dalam menerbitkan Perppu. Lanjut Dasco, alasan DPR RI belum melakukan pembahasan terhadap Perppu Ciptaker karena masih dalam masa reses.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Mengenal Sistem Kerja Outsourcing yang Dihidupkan Jokowi Lewat Perpu Cipta KerjaPengertian outsourcing, jenis, kelebihan, dan kekurangannya menurut Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan No. 19 Tahun 2012
続きを読む »
Foto : Massa Buruh Tuntut DPR Tolak Perppu Cipta Kerja | merdeka.comMassa Buruh Tuntut DPR Tolak Perppu Cipta Kerja. Puluhan elemen buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR untuk menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai telah mengkhianati konstitusi. Dalam aksinya, mereka juga menuntut DPR untuk tidak menyetujui perppu yang ditetapkan Presiden tersebut.,Perppu Cipta Kerja,UU Cipta Kerja,Revisi UU Cipta Kerja,Viral Hari Ini,Omnibus Law,Jakarta
続きを読む »
Desak Perpu Cipta Kerja Dicabut, Organisasi Sipil: Semoga DPR Tak Kerja Sama dalam Pengkhianatan KonstitusiOrganisasi sipil berharap DPR tidak menyetujui Perpu Cipta Kerja dalam sidang paripurna yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.
続きを読む »
Aturan Hari Libur di Perpu Cipta Kerja: Istirahat 1 Hari untuk 6 Hari Kerja'Dikatakan bahwa Perpu Cipta Kerja menghapus waktu istirahat atau waktu libur, itu hoaks atau tidak benar,' kata Dirjen PHI JSK Kemnaker, Indah Anggoro Putri.
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja Diyakini Dorong Serapan Tenaga KerjaMenko Airlangga meyakini penerbitan Perppu Cipta Kerja akan mendorong dan meningkatkan serapan tenaga kerja seiring dengan masuknya investasi ke Indonesia.
続きを読む »
Benarkah Jokowi Bisa Dimakzulkan Gara-Gara Perppu Cipta Kerja? |Republika OnlinePerppu Cipta Kerja dinilai membuka celah pemakzulan terhadap Presiden Jokowi.
続きを読む »