Pedagang Kios Renteng Nglangon Sragen mempertanyakan kenapa selama ini ditarik PBB jika tanah yang mereka tempat saat ini milik Pemkab.
SOLOPOS.COM - Warga Kios Renteng Nglangon, Sumini, menjelaskan kepada wartawan tentang persoalan penarikan PBB di Gedung Korpri Sragen, Kamis . Warga Kios Renteng Nglangon, Kelurahan Karangtengah, Sragen, mempertanyakan adanya penarikan pajak bumi bangunan terhadap penghuni 74 kios yang masih berlangsung hingga kini. Jika lahan kios tersebut milik Pemkab Sragen, warga menilai seharusnya mereka tidak dibebani PBB.
Salah satu warga kios renteng yang mempertanyakan itu adalah Sumini. Wanita lanjut usia ini menjadi orang pertama yang menempati kios renteng bertahun-tahun lalu. .“Kenapa PBB sampai sekarang masih ditarik. PBB itu ditarik sudah lama. Saya tinggal di kios renteng, saya pasang PDAM sendiri, pasang listrik dengan biaya sendiri, dan seterusnya. Kemudian kami akan direlokasi ke tempat yang jauh lebih kecil daripada kios renteng.
Dia menerangkan beberapa tahun lalu pernah ada usulan supaya kios renteng itu dibuatkan sertifikat tanah, tetapi yang terbit malah PBB. Menurutnya PBB terbit dasarnya adalah sertifikat tanah. Kalau tidak ada sertifikat, jelas dia, kenapa bisa terbit tagihan PBB, rakyat harus bayar setiap tahun, kalau terlambat didenda.
“Kalau warga Kios Renteng itu diminta menempati kios dengan ukuran 3 meter x 6 meter itu yang bisa masuk motor atau mobil, kami jadi bingung. Kalau untuk kantor ukuran 3 meter x 6 meter itu untuk kantor apa? Untuk bengkel mobil,juga tidak dikasih. Kami seperti dipaksa mengikuti keinginan Pemkab. Psikis warga bagaimana?” kata Heroe.
Sekretaris Daerah Sragen Hargiyanto memberi kesempatan kepada perwakilan warga Kios Renteng Nglangon untuk beraudiensi dengannya pada 3 Januari 2023 mendatang. Hargiyanto menerangkan awalnya lahan kios renteng itu merupakan tanah oro-oro . Dia mengatakan ketika tanah OO itu dimohon untuk perseorangan harus izin ke pemerintah.Hargiyanto menunjukkan foto adanya sertifikat hak pakai milik Pemkab Sragen atas lahan kios renteng itu. Sertifikat itu terbit pada tahun 1999.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Warga Kios Renteng Nglangon Sragen Baru Mau Direlokasi dengan SyaratWarga Kios Renteng Ngangon, Sragen, baru bersedia Direlokasi ke Pasar Terpadu Nglangon asalkan Pemkab memenuhi salah satu dari dua opsi yang mereka ajukan. Namun Pemkab menolak semua opsi tersebut.
続きを読む »
Denda Pelaksana Proyek Pasar Sukowati Sragen Capai Rp429 JutaPasar Sukowati dipersiapkan untuk 887 pedagang Pasar Nglangon, Pasar Joko Tingkir, dan warga Kios Renteng Nglangon, Sragen.
続きを読む »
Akan Dielokasi ke Pasar Terpadu Nglangon, 785 Pedagang di Sragen DikumpulkanDiskumindag Sragen akan merelokasi 877 pedagang dari tiga pasar ke Pasar Terpadu Nglangon yang baru selesai dibangun. Sosialisasi relokasi dilakukan pada Kamis (29/12/2022) ini.
続きを読む »
3 Emiten Tanggung Renteng Utang Rp 1,5 T, Siapa Aja?PT Iforte Solusi Infotek dan PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR) bersama dengan PT Bank BTPN Tbk (BTPN) menandatangi Perianjian Perubahan atas Perjanjian
続きを読む »
Refleksi Akhir Tahun LP Sragen, 5 Tahanan Kabur 3 Belum tertangkap Jadi PRBelum tertangkapnya tiga tahanan yang kabur menjadi catatan merah LP Kelas IIA Sragen di tahun 2022 yang segera berakhir.
続きを読む »
Masyarakat Anti Riba Soloraya Bantu Rehab Rumah Warga Sidoharjo SragenMasyarakat Tanpa Ria (MTR) Care Soloraya bersama warga bergotong royong merehab rumah tak layak huni milik warga RT 021 Dukuh Bentak, Desa Bentak Kecamatan Sidoharjo, Sragen.
続きを読む »