Wamenaker Bantah Adanya Aturan Kontrak Seumur Hidup di Perpu Cipta Kerja

Wamenaker Bantah Adanya Aturan Kontrak Seumur Hidup di Perpu Cipta Kerja TempoNasional

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor membantah isu yang menyebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja, membolehkan pengusaha melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kontrak seumur hidup. Isu tersebut menjadi salah satu poin masyarakat menolak Perpu tersebut. “Mengenai isu PKWT, ternyata tidak benar adanya wacana yang seolah PKWT dapat dikontrak seumur hidup.

Perpu Cipta Kerja Ditolak oleh BuruhSebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut Perpu Cipta Kerja tidak memberikan kepastian bagi para pekerja, utamanya soal kontrak. Hal ini yang membuat Iqbal berencana menggelar aksi besar-besaran saat DPR RI mengesahkan Perpu Cipta Kerja di Sidang Paripurna pada 14 Maret 2023. “Orang dikontrak bisa seumur hidup walaupun dalam peraturan pemerintah dibatasi 5 tahun kontrak, tapi periodenya tidak,” kata Said.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

tempodotco /  🏆 12. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Mahfud Md soal Perpu Cipta Kerja Harus Dicabut: Biar MK yang JawabHingga Masa Sidang III berakhir lewat paripurna pada 16 Februari 2023, tak ada ketuk palu pengesahan Perpu Cipta Kerja oleh DPR.
続きを読む »

Buruh Ancam Gelar Aksi Tolak Pengesahan Perppu Cipta Kerja“Bila 4 kegiatan ini tetap tidak diindahkan oleh DPR untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja, kami persiapkan mogok nasional dalam waktu yang secepatnya.'
続きを読む »

Partai Buruh Siapkan 4 Langkah Lawan UU Cipta KerjaPartai Buruh bersama serikat buruh akan melakukan 4 langkah perjuangan menolak UU Cipta Kerja yang akan dilakukan oleh puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia.
続きを読む »

Buruh dari Daerah Akan Long March Tolak Omnibus Law Cipta Kerja Selama 5 HariPartai Buruh bersama serikat pekerja dari beberapa daerah akan melakukan aksi longmarch selama lima hari menuju gedung DPR RI dalam rangka menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
続きを読む »

Menggugat Kegentingan Perppu Cipta KerjaPublik mempertanyakan urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja.
続きを読む »

Wamenaker Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja Anak & Perempuan di Sektor Kelapa SawitWamenaker Afriansyah Noor menegaskan negara hadir melindungi pekerja anak dan perempuan di sektor kelapa sawit
続きを読む »