Menurut Walhi, seharusnya Kementerian ATR/BPN memberikan legalitas tanah kepada masyarakat Rempang sejak lama.
Direktur Eksekutif Walhi Riau Boy Jerry Even Sembiring berpendapat seharusnya negara dalam hal ini Kementerian ATR/BPN memberikan legalitas tanah itu kepada masyarakat sejak lama. Pasalnya, warga telah tinggal di lahan itu sejak 1834.
"Mengapa tidak pro aktif melegalisasi tanah tanah yang dikuasai secara turun temurun oleh masyarakat adat dan tempatan di Rempang," ujar dia. "Pendekatan win win solution bukan rencana yang tepat. Misalnya kamu punya rumah, dicaplok sama orang terus ditawari win win solution. Saya terus terang berani mengatakan negara merampas tanah rakyat. Dari mana rumusnya," ucap dia.
"Jadi, masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu, semuanya ada di bawah otorita Batam," ujar Hadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa seperti dikutip dari Antara.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Respons Jokowi hingga Menteri Bahlil soal Konflik Rempang yang Jadi SorotanBerikut sejumlah tanggapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju mengenai kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
続きを読む »
Bentrok di Rempang Buat Jokowi Murka, Ini Duduk Perkaranya!Pembangunan Rempang Eco-City dihadapkan pada penolakan oleh warga Pulau Rempang.
続きを読む »
Kecam Penggusuran di Pulau Rempang, Muhammadiyah Minta Pemerintah Cabut Proyek Rempang Eco Citypayung hukum proyek Rempang Eco-city ini juga baru disahkan tanggal 28 Agustus 2023 lalu melalui Peraturan Menko Bidang Perekonomian
続きを読む »
Pemerintah Disebut Sengaja Tutup Faskes dan Sekolah di Rempang Supaya Warga Mau DirelokasiAdapun Rempang hendak dibangun sebagai kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang, Eco-City.
続きを読む »
Respons Polemik di Rempang, PBNU Sebut Pengambilalihan Tanah oleh Pemerintah Adalah Haramrespon serupa disampaikan jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pengurus PBNU meminta pemerintah mengutamakan musyawarah
続きを読む »