Wakil Ketua Minta DPR Segera Sahkan RUU PPRT

RUU PPRT mendesak disahkan karena banyak kekerasan menimpa PRT di berbagai daerah

Dirinya mengaku sudah berkomunikasi dengan Sekretariat Jenderal DPR untuk menjadwalkan sidang pengesahan RUU PPRT tersebut."Kita tunggu saja dalam waktu dekat," ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Ia menyatakan, pola kerja PRT dengan majikan saat ini cenderung bersifat kultural dan kekeluargaan. Namun, tidak memiliki acuan hukum yang konkret, terutama terkait perlindungan hak-kewajiban PRT dan majikan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menuturkan saat ini RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga berada dalam daftar yang diprioritaskan pada tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif oleh DPR. Menurutnya hal itu sebagai wujud komitmen dan upaya keras pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

republikaonline /  🏆 16. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Komnas HAM Menunggu Kabar Baik RUU PPRT Sebelum Hari PRT NasionalKomnas HAM menunggu kabar baik percepatan pembahasan atau pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebelum peringatan Hari PRT nasional pada 15 Februari mendatang.
続きを読む »

Aksi Puasa Berlangsung jika RUU PPRT tidak Menjadi RUU InisiatifSudah 19 tahun Jala PRT dan berbagai organisasi masyarakat sipil mengajukan dan memperjuangkan RUU PPRT ke DPR.
続きを読む »

Ikut Pawai HAM di Kawasan CFD, KemenPPA-Komnas HAM Dorong RUU PPRT DisahkanKemenPPPA dan Komnas HAM memastikan mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera disahkan.
続きを読む »

Ikut Pawai HAM Pengesahan RUU PPRT, Mahfud MD: Itu Utang Pemerintah Harus Dibayar Sebelum 2024Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut serta dalam aksi pawai Hak Asasi Manusia (HAM) di CFD Sudirman-Thamrin pada (12/2/2023).
続きを読む »

Mahfud Desak RUU PPRT Segera Disahkan: Utang yang Harus Dibayar Sebelum 2024'Dukungan segera disahkannya RUU PPRT ini karena sudah menjadi bagian nawacita, artinya bagi pemerintah ini utang yang harus dibayar sebelum 2024,' kata Mahfud.
続きを読む »

Dorong Percepatan Pengesahan RUU PPRT, Komnas HAM dan Sejumlah Menteri Aksi Pawai HAM di CFD SudirmanKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggelar pawai HAM saat car free day (CFD) di kawasan Sudirman-Thamrin pada Minggu (12/2/2023).
続きを読む »