Mochammad Jasin mengungkapkan di eranya, penetapan tersangka dilakukan secara transparan sesuai Undang-Undang KPK, hingga publik mendapat informasi yang jelas.
Sabtu, 7 Oktober 2023 | 13:41 WIBKOMPAS.TV - Wakil Ketua KPK 2007-2011, Mochammad Jasin dalam program “Sapa Indonesia Malam” mengatakan di eranya, penetapan tersangka dilakukan secara transparan sesuai Undang-Undang KPK, hingga publik mendapat informasi yang jelas.
KPK diharap dapat menyelesaikan kasus ini secara profesional hingga kepercayaan masyarakat pada lembaga ini kembali meningkat setelah sebelumnya terjadi beberapa kejadian yang mengurangi kepercayaan publik terhadap KPK. Sementara itu, Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyebut, 9 orang yang dicekal merupakan para tersangka dan pihak-pihak terkait dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Pengajuan cegah ditujukan pada Dirjen Imigrasi untuk enam bulan pertama, hingga bulan april 2024.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Komisi Informasi: Pemohon informasi publik dilindungi undang-undangKomisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mengatakan anggota masyarakat tidak perlu khawatir melaksanakan haknya untuk memohon keterbukaan informasi kepada ...
続きを読む »
Liga Champions - Wakil-wakil LaLiga Berkuasa di Matchday KeduaKlub-klub Liga Spanyol mendominasi puncak grup Liga Champions 2023-2024 setelah matchday kedua pada tengah pekan ini.
続きを読む »
Wakil Ketua Umum NasDem soal Kasus Mentan SYL: Partai akan Bersikap Kalau Statusnya Resmi dari KPKAhmad Ali menegaskan, sejauh ini, pihaknya masih mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Mentan SYL.
続きを読む »
Tok! PKS Tolak Pengesahan Revisi UU IKN: Lebih Baik Perhatikan Infrastruktur Daerah TerpencilFraksi PKS DPR RI resmi menolak pengesahan Revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).
続きを読む »
Pendapat Politisi PAN Soal Pilkada 2024 Dipercepat Karena Adanya Isu Dinasti Politik | Dua ArahKomisi II DPR RI akan membahas usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
続きを読む »
KPPU Usul ke Teten Bikin UU Pasar Digital, Begini IsinyaKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan perlunya ada Undang-undang yang mengatur praktik usaha pasar digital.
続きを読む »