Jika dalam pembahasan penerapan ERP itu pihak eksekutif masih belum matang merencanakannya, bisa jadi wacana itu akan mangkrak kembali.
JawaPos.com – Wacana pemberlakuan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing sudah bergulir sejak tahun 2006 di era kepemimpinan Sutiyoso. Namun begitu, dengan berbagai alasan rencana itu tak kunjung terealisasi. Lantas, apakah saat ini rencana itu dapat terealisasi dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik?
“Sebagaimana proses sebelumnya, kita akan melihat, ketika ini benar tepat diformulasikan, saya pikir peluang untuk direalisasikan tetap terbuka,” ujarnya kepada wartawan, Senin . “Sebaliknya ketika ini diformulasi dengan tidak baik, apalagi dasar pemikiran kurang pas, maka akan seperti sebelumnya, dia tidak akan bisa disahkan sebagai sebuah perda,” tegasnya.Baca juga:Soal Penerapan ERP, PT Transjakarta Masih Diskusi dengan Semua PihakWalaupun jika dilihat hingga sejauh ini, Politisi PKS itu menilai bahwa spirit dari Pemprov DKI sudah cukup memperlihatkan progres yang baik untuk mengatasi kendaraan pribadi yang lalu-lalang makin banyak di Ibu Kota.
“Dalam hal keadaan tertentu, gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukanAdapun tujuan dari diberlakukannya jalan berbayar tersebut, disebut untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di ruas jalan Ibu Kota yang selama ini kemacetannya sulit diurai.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Besaran Tarif Layanan Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Akan Dirinci Dalam PergubRincian besaran tarif layanan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP akan diatur dalam peraturan gubernur DKI Jakarta.
続きを読む »
Penerapan ERP Diprediksi Mampu Hasilkan Rp60 Miliar dalam SehariPenerapan ERP Diprediksi mampu Hasilkan Rp60 Miliar dalam Sehari. Jumlah kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat yang keluar masuk Jakarta mencapai 17 juta kendaraan saat ini.
続きを読む »
Sudah Enam Era Gubernur, Jalan Berbayar di Jakarta Cuma Wacana | merdeka.comMeski tak kunjung dieksekusi, kebijakan ERP di Jakarta kembali muncul saat Jakarta dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Mengacu Raperda P2LSE ada 25 jalan di Jakarta yang akan diterapkan ERP. ERP diyakini mengurangi macet Jakarta bagi mereka yang keberatan dengan tarif melintas yang ditetapkan
続きを読む »
Sebelum Terapkan ERP, Pemprov DKI Diminta Tingkatkan Layanan Transportasi Umum DuluNamun, lanjut Taufik, terdapat sejumlah catatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta jika hendak menerapkan ERP.
続きを読む »
Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Dibahas Lagi pada Maret, Akan Dikuliti Pasal Per PasalRaperda PL2SE mencantumkan soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).
続きを読む »
Durasi Penerapan ERP Dianggap Terlalu Panjang, F-PKS: Bisa Seperti 3 in 1, Tidak Sepanjang HariAnggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menilai durasi penerapan ERP, yakni pukul 05.00-22.00 WIB, terlalu lama.
続きを読む »