PB IDI akan mengajukan judicial review (JR) ke MK terkait pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang.
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Adib Khumaidi mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait pengesahanMenurutnya, terdapat sejumlah poin krusial yang terdapat dalam UU tersebut untuk kembali diperdebatkan. Salah satunya adalah penghapusanyang tidak sesuai amanah Abuja Declaration WHO dan TAP MPR RI X/MPR/2021 yaitu menganjurkan minimal 20 persen dari APBN.
“Kami juga akan mengerahkan seluruh potensi yang ada di seluruh cabang wilayah untuk menjadi pengawas pelaksanaan UU Kesehatan ini supaya bisa mencerminakn kepentingan kesehatan rakyat, kami akan selalu bersama rakyat untuk perbaikan di sektor kesehatan,” imbuhnya. Dia menilai bahwa secara prosedural pengesahan Undang-undang itu belum mencerminkan kepentingan partisipasi dan aspirasi kelompok, termasuk profesi kesehatan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
UU Kesehatan Disahkan, PB IDI Siap Ajukan Juducial Review ke MKKetum PB IDI memastikan pihaknya akan mengajukan judicial review (JR) ke MK terkait pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang
続きを読む »
RUU Kesehatan Disahkan Hari Ini, IDI dkk Kembali Demo di DPRRUU Kesehatan bakal disahkan lewat sidang paripurna DPR RI. Pengesahan RUU Kesehatan ini kembali memantik aksi penolakan dari kalangan organisasi profesi.
続きを読む »
RUU Kesehatan Disahkan Hari ini , Dokter dan Tenaga Kesehatan Kepung DPRAksi massa digelar menjelang pengesahan RUU Kesehatan oleh DPR hari ini. Massa dari berbagai organisasi profesi telah berada di depan Gedung DPR.
続きを読む »
Disahkan di Tengah Banyak Protes, Jokowi Sebut UU Kesehatan Reformasi Layanan KesehatanJokowi mengatakan, UU Kesehatan akan menjadi payung hukum untuk percepatan pemenuhan kekurangan dokter dan tenaga kesehatan.
続きを読む »
Menkes Sebut 6 Perbaikan Sistem Kesehatan ke Depan Usai UU Kesehatan DisahkanUU Kesehatan ini merupakan payung hukum yang kuat untuk meningkatkan kualitas sistem kesehatan Indonesia.
続きを読む »
Mandatory Spending Lenyap dari UU Kesehatan, IDI Khawatirkan Hal IniIkatan Dokter Indonesia (IDI) menyoroti hilangnya mandatory spending atau dana wajib kesehatan usai RUU Kesehatan disahkan menjadi UU Kesehatan.
続きを読む »