KPU dan Bawaslu diminta belajar dalam mengurus tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024 Aturan yang lebih jelas dari Pemilu 2024 sebelumnya diperlukan
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Nurlia Dian Paramita mengatakan, penggunaan instrumen negara dalam menggerakan dukungan kepada pasangan calon tertentu tidak boleh lagi terjadi pada Pilkada 2024. Dalam hal ini, ia mengkritik sikap Bawaslu pada Pemilu 2024 yang tidak merespon dengan tegas kasus deklarasi Apdesi kepada pasangan Prabowo-Gibran.
"Sosialisasi merupakan rangkaian pemilu yang berbeda dari kampanye itu sendiri, tapi dalam PKPU-nya sendiri tidak memberikan batasan waktu sosialisasi ini dilakukan dalam rentang waktu sekian sampai sekian," ujar Felia.Sementara itu, Manajer Riset dan Program TII Arfianto Purbolaksono berpendapat, atuan yang tidak jelas mengenai kampanye Pemilu 2024 sebelumnya berimplikasi pada kerja-kerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu.
KETUA Bawaslu Rahmat Bagja mengakui pihaknya belum dapat menindak kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan ataupun merugikan calon tertentu terkait Pilkada 2024 Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa perputaran uang pada Pemilu 2024 mencapai Rp80 triliun. Perputaran uang itu Januari 2023 hingga Mei 2024.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Kemendagri Pinjamkan Kantor ke KPU dan Bawaslu Daerah Selama Pilkada 2024Selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminjamkan gedung untuk dijadikan kantor bagi Komisi Pemilihan Umum
続きを読む »
Mendagri instruksikan pemda fasilitasi KPU-Bawaslu di Pilkada 2024Menteri Dalam Negeri(Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah memfasilitasi KPU dan Bawaslu yang tidak memiliki kantor hingga gudang ...
続きを読む »
Soal Putusan Batas Usia Pilkada 2024, Bawaslu Tunggu Tindak Lanjut KPUBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menunggu tindak lanjut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan batas minimal usia calon kepala daerah.
続きを読む »
Bawaslu tunggu tindak lanjut KPU soal putusan batas usia Pilkada 2024Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menunggu tindak lanjut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan batas ...
続きを読む »
KPU Batang: Ormas yang Ingin Jadi Pemantau Pilkada 2024 Segera Daftar ke KPUBerita KPU Batang: Ormas yang Ingin Jadi Pemantau Pilkada 2024 Segera Daftar ke KPU terbaru hari ini 2024-06-11 13:19:59 dari sumber yang terpercaya
続きを読む »
Hasil Survei Elektabilitas Pilkada Serentak, 3 Petahana di Provinsi Ini Tak Tempati Posisi TeratasSejumlah nama tokoh bermunculan dalam survei seiring berlangsung Pilkada Serentak 2024 pada November 2024.
続きを読む »