Unjuk Rasa Berakhir Ricuh, LBH Bandar Lampung Buka Posko Pengaduan

Unjuk rasa menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja di depan gerbang kantor DPRD Lampung berakhir ricuh, Kamis (30/3/2023) sore. Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung membuka posko pengaduan. Nusantara AdadiKompas

Unjuk rasa menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja di depan gerbang kantor DPRD Lampung berakhir ricuh, Kamis sore.

”LBH Bandar Lampung membuka posko pengaduan terkait dengan kekerasan dan brutalitas aparat terkait dengan pelaksanaan kebebasan berekspresi dan berpendapat di Provinsi Lampung,” kata Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi dalam keterangan resmi yang diterimaBerdasarkan data yang dihimpun, kericuhan unjuk rasa itu bermula saat massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil meminta masuk ke pelataran Gedung DPRD Lampung sekitar pukul 13.00.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

hariankompas /  🏆 8. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Fraksi Demokrat di DPR AS Desakkan Undang-Undang SenpiBerbicara di tangga Gedung Capitol, Rabu (29/3) pagi, fraksi Demokrat DPR Amerika mendesakkan undang-undang senjata api. Mereka menyampaikan itu setelah kembali terjadi penembakan massal, kali ini di sebuah sekolah dasar Kristen di Nashville minggu ini. Anggota DPR Hakeem Jeffries mengatakan,...
続きを読む »

Permenaker Nomor 5/2023 Disebut Bertentangan dengan Undang-UndangDalam hubungan kerja golongan pekerja sangat sering berada dalam posisi paling rentan
続きを読む »

Pakar Undang-Undang Sebut RUU Kesehatan Jangan Keluar dari PakemnyaRUU Kesehatan harus mengatur isu kesehatan saja, tidak keluar pada isu lainnya, apalagi masuk pada kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan.
続きを読む »

AAJI Dukung Penerapan Undang-Undang P2SKAAJI secara reguler akan berdialog dengan semua perusahaan anggota khususnya yang membidangi legal & compliance guna mempersiapkan perubahan-perubahan aturan.
続きを読む »

MK: Pengaturan Masa Jabatan Kades Tergantung Pembentuk Undang-undangMK tak sependapat jika masa jabatan kepala desa dan periode masa jabatannya harus disamakan dengan jabatan publik lain, seperti presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »