Kewajiban human rights due diligence (uji tuntas HAM) bagi BUMN dan perusahaan swasta di Indonesia masih berada di level basic (dasar).
SETARA Institute membeberkan capaian kinerja pemajuan bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia. Diketahui bahwa kewajiban human rights due diligence bagi BUMN dan perusahaan swasta di Indonesia masih berada di level basic .
Baca juga : Penerapan Nilai HAM dalam Aktivitas Bisnis Disebut Berdampak Positif pada Iklim Investasi "Norma bisnis dan HAM dapat menjadi landasan pemerintah dalam mengelola investasi yang kondusif, humanis dan berkeadilan,” ujarnya. Selain itu, perusahaan Indonesia, terutama yang memiliki kerja sama perdagangan dan kemitraan dengan Uni Eropa juga diikat oleh kewajiban untuk menerapkan uji tuntas HAM guna memenuhi EU Mandatory Human Rights Due Diligence Amending Directive pada Februari 2022 dan EU Regulation on Deforestation Free yang diberlakukan pada 16 Mei 2023.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
September Hitam: Bulan Kelam Rangkaian Sejarah HAM di IndonesiaArsip visual tentang bulan September yang menjadi bulan kelam dalam peta sejarah penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
続きを読む »
Memajukan Indonesia dengan Indonesia BESARLa Tofi School of Social Responsibility menciptakan sebuah sistem agar semua perusahaan berlomba melaporkan kinerja bisnis dan tanggung jawab sosialnya melalui sustainability hub Indonesia BESAR (Best Social Responsibility Awards).
続きを読む »
Penghapusan Kewajiban Skripsi, Legislator: Karya Tulis Bukan MomokMembuat karya tulis ilmiah bisa bantu mahasiswa agar tak berpikir secara pragmatis.
続きを読む »