Twitter resmi mengumumkan melalui akun keamanan Twitter bahwa mereka akan melonggarkan aturan iklan terkait politik.
JawaPos.com – Twitter menerapkan larangan yang cukup ketat terhadap iklan berbasis politik dan organisasi tertentu pada 2019 lalu. Dengan aturan tersebut, secara efektif Twitter memblokir politisi dan organisasi untuk menjalankan iklan yang mendukung kandidat, mempromosikan tindakan pemungutan suara, atau meminta sumbangan.Sebelumnya, hampir semua iklan politik dilarang, dan iklan yang mencakup topik seperti perubahan iklim atau aborsi untuk tunduk pada berbagai batasan.
Baca juga:Elon Musk Jadi yang Pertama dalam Sejarah Kehilangan Harta USD 200 MPengumuman tersebut tidak merinci tentang aturan iklan, sebaliknya menyatakan bahwa rencananya adalah membuat Twitter lebih sejalan dengan standar periklanan politik TV dan outlet media lainnya. Seperti diketahui, pasar TV dan penyiaran yang menggunakan gelombang udara publik diwajibkan untuk mengikuti aturan tertentu terkait iklan politik yang mungkin tidak tunduk pada Twitter.
Langkah perubahan aturan ini tampaknya merupakan upaya Twitter untuk membantu menggaet para pengiklan yang sempat minggat setelah pembelian platform oleh Elon Musk. Merek-merek seperti GM, Audi, General Mills, dan lainnya menghentikan iklan di Twitter. Twitter mengatakan bahwa mereka membuat perubahan kebijakan karena percaya bahwa iklan berbasis poltik dapat memfasilitasi percakapan publik seputar topik-topik penting.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
CIPS: Subsidi Logistik Pangan tak Selesaikan Masalah Harga |Republika OnlineKebijakan subsidi logistik dinilai hanya kebijakan jangka pendek.
続きを読む »
Malam-Malam Jokowi ke Mal Kokas, Cari Apa? |Republika OnlineJokowi kembali mengecek aktivitas perekonomian usai kebijakan PPKM dicabut.
続きを読む »
Wartawan: Elon Musk Perlu Fungsikan Kembali Unit Pemantauan TwitterKekhawatiran muncul atas sikap Twitter tentang kebebasan berpendapat dan isu keamanan sejak Elon Musk mengambil alih platform tersebut dalam kesepakatan senilai $44 miliar yang dibuat pada akhir tahun lalu. Sejak menjadi pemilik media sosial itu pada akhir Oktober, Musk telah melakukan...
続きを読む »
Pengamat nilai kebijakan jalan berbayar memberatkan masyarakatPengamat menilai kebijakan jalan berbayar (elektronic road pricing/ERP) di Jakarta malah akan memberatkan masyarakat dan meminta wacana tersebut dibatalkan.
続きを読む »
Kebijakan Jalan Berbayar Hanya Beratkan Masyarakat, Pengamat: Lagi-lagi Rakyat yang Menanggung Beban - Pikiran-Rakyat.comMenurut Edi, kebijakan itu bukan hanya memberatkan pemilik kendaraan, tetapi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan juga.
続きを読む »