Tolak Jalan Berbayar di Jakarta, Anggota DPRD DKI: Harusnya yang Berbayar Digratiskan

Tolak Jalan Berbayar di Jakarta, Anggota DPRD DKI: Harusnya yang Berbayar Digratiskan TempoMetro

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing di DKI Jakarta masih menimbulkan pro kontra, termasuk di kalangan anggota DPRD DKI.Regulasi soal ERP ini tengah digodok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah . Pemberlakuan ERP ini merupakan salah satu solusi menekan kemacetan melalui pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor atau sebagai push strategy.

Hasan juga meminta agar kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo agar mendiskusikan hal ini dengan anggota dewan terlebih dahulu sebelum memberikan statement kepada media.'Pak Syafrin saya usul saja, yang begini-begini harusnya koordinasi dengan kita baru bicara di TV. Semua masyarakat bertanya kepada kami, kami ini wakil rakyat, mereka memilih kami. Sehingga hal begini sebelum diinstruksikan di internal sini, jangan koar-koar ke luar,' kata Hasan Basri.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

tempodotco /  🏆 12. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

DPRD DKI: Penyusunan Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Selesai Tahun IniPenyusunan raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) soal jalan berbayar atau ERP di Jakarta ditargetkan rampung pada 2023.
続きを読む »

Banyak Pejabat Absen, DPRD Batal Minta Penjelasan Pemprov DKI soal Jalan BerbayarPenerapan sistem jalan berbayar dianggap menuai polemik di masyarakat. Karena itu, sejumlah pejabat Pemprov DKI diundang untuk memberi penjelasan.
続きを読む »

Ketua Komisi B: Keuntungan Jalan Berbayar Capai Rp 60 Miliar per Hari |Republika OnlineKetua Komisi B DPRD DKI sebut keuntungan jalan berbayar mencapai Rp 60 miliar/hari.
続きを読む »

Asosiasi Taksi Online Tolak Jalan Berbayar ERP, Bikin Tarif NaikPenerapan jalan berbayar atau ERP dinilai akan merugikan pihak pengemudi angkutan daring atau online baik ojek maupun taksi.
続きを読む »

Kerusakan Lingkungan akibat Gunung Dipugar, DPRD Jabar: Pemkab Garut Tak Bisa Lepas Tangan - Pikiran-Rakyat.comAnggota DPRD Jabar menyoroti banyak gunung di Garut yang dipugar, disebut ada dampak buruk bagi lingkungan.
続きを読む »

Hasil Kongres Biasa, PSSI Tetapkan 7 KP dan 4 KBPPSSI menetapkan tujuh anggota komite pemilihan (KP) dan juga empat anggota Komite Banding Pemilihan (KBP).
続きを読む »