Ratusan ojol mengepung sekaligus menggelar aksi unjuk rasa terkait rencana kebijakan pemberlakuan ERP di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Jakarta, Beritasatu.com - Ratusan pengemudi ojek online mengepung sekaligus menggelar aksi unjuk rasa terkait rencana kebijakan pemberlakuan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu .
Mereka yang menamakan diri Perkumpulan Rakyat Penguna Dunia Transportasi atau Predator Menggugat menggeruduk gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan penolakan penerapan ERP untuk motor.
"Rakyat jelata hanya akan menjadi penonton di pinggir jalan, menonton lalu lalang mobil-mobil mewah beserta moge sambil mengibarkan bendera kertas," kata Dani di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. "Oleh karena itu, kami aliansi taktis predator menolak tegas pemberlakuan ERP ... hal 1 dari 2 halaman Halaman: 12selengkapnyaTAG: Ojol Ojek Online Demo Ojol ERP DPRD DKI Jakarta
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Ratusan Ojol Datangi Gedung DPRD DKI, Minta Rencana ERP DibatalkanRatusan driver ojek online (ojol) yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta untuk menolak rencana penerapan jalan berbayar di ibu kota.
続きを読む »
Pengemudi Ojol Ancam Tak Pilih Anggota DPRD DKI yang Dukung ERPOrator lainnya pun turut mengancam agar tidak akan memilih legislator Jakarta yang mendukung ERP saat pileg 2024.
続きを読む »
Ojol yang Demo soal ERP Tolak Ajakan Audiensi Ketua Komisi B DPRD DKIMassa ojol menolak ajakan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail untuk ikut rapat pembahasan soal penerapan ERP.
続きを読む »
Komisi C DPRD DKI Jakarta Sebut JakPro Sudah 4 Tahun Tak Beri DividenJakPro ternyata sudah empat tahun tak memberikan keuntungan hasil kerja perusahaan atau dividen kepada pemegang saham. Salah satunya kepada Pemprov DKI Jakarta.
続きを読む »
Rapat Bareng DPRD DKI, Polda Metro Jaya Anggap Jalan Berbayar tetap DiperlukanPolda Metro Jaya merasa kebijakan jalan berbayar elektronik (ERP) diperlukan di Jakarta untuk memaksa orang-orang beralih ke transportasi publik
続きを読む »
Legislator: Wajar pengadaan pakaian dan atribut dinas Rp1,87 miliarAnggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menilai wajar anggaran pengadaan pakaian dan atribut dinas untuk anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp1,87 ...
続きを読む »