Pengambilan keputusan itu dilakukan untuk meminta pandangan oleh sembilan fraksi. RUU PPRT segera dibahas bersama DPR dan pemerintah.
Suara.com - Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga resmi disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023.
Sebelumnya, Rapat Badan Musyawarah DPR telah memberikan kepastian soal nasib RUU PPRT. Ketua Panitia Kerja RUU PPRT Willy Aditya mengaku bersyukur kepada pimpinan DPR perihal kepastian RUU ini. "Hari ini dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional dan di sini kita untuk pemahaman selaku ketua DPR yang juga pimpinan DPR untuk segera membawa RUU PPRT ke dalam agenda sidang Paripurna memisahkannya menjadi RUU inisiatif DPR perlindungan pekerja rumah tangga," kata Koordinator Aksi, Mutiara Ika dari Perempuan Mahardhika ditemui di lokasi.Ia mengatakan, jika RUU PPRT tidak segera disahkan maka akan menambah catatan pekerja rumah tangga menjadi korban tindak kekerasan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pengusaha Wanita Minta DPR Segera Sahkan RUU PPRT, Ini AlasannyaIkatan Wanita Pengusaha Indonesia meminta DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). RUU ini sudah 19 tahun.
続きを読む »
RUU PPRT Resmi Jadi Usul Inisiatif DPRRUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) resmi menjadi RUU usul inisiatif DPR. Keputusan terhadap RUU PPRT ini diambil usai disetujui oleh mayoritas fraksi.
続きを読む »
Wakil Ketua DPR: Perpu Ciptaker Disahkan Pekan IniPengesahan Perpu Ciptaker akan dilakukan berbarengan dengan RUU PPRT
続きを読む »
DPR Gelar Rapur Ambil Keputusan Perpu CiptakerRapat Paripurna DPR RI mengagendakan persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
続きを読む »
Hasil Rakernas AMAN: Desakan terhadap RUU Masyarakat Adat dan Pembatalan RUU BermasalahRakernas AMAN ke-VII menghasilkan sejumlah resolusi yang menjadi program prioritas. Salah satu resolusi adalah desakan pengesahan RUU Masyarakat Adat
続きを読む »
Tim Komisi II DPR Bahas dan Terima Aspirasi Pemprov Jabar tentang RUU ProvinsiAdapun urgensi pembentukan RUU tentang Provinsi Jawa Barat ini dilakukan karena adanya kekosongan hukum terhadap dasar hukum pembentukan Provinsi Jawa Barat.
続きを読む »