Komisi V DPR RI menilai persoalan kemacetan akibat aktivitas truk pengangkut batu bara di Jambi seperti tidak ada jalan keluar hingga sejauh ini.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah untuk menutup akses jalan bagi truk pengangkut batu bara di Jalan Nasional Jambi.
“Komisi V DPR meminta Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menutup jalan nasional bagi angkutan pertambangan batu bara sesuai dengan peraturan dengan perundang-undangan,” ujarnya dalam kesimpulan rapat dengar pendapat yang digelar pada Rabu .
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugianto mengatakan, peraturan yang ada saat ini tidak diikuti pengawasan yang ketat. “‘Kementerian ESDM dirjennya mengeluarkan aturan tapi tidak ada kontrolnya, tidak ada cek ke bawah,” ungkapnya. Dia menuturkan, Kementerian ESDM telah menerbitkan regulasi untuk mengatur aktivitas truk tambang batu bara melalui beberapa upaya dan kebijakan telah dikeluarkan Kementerian ESDM.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Komisi X DPR Wanti-wanti Status Tuan Rumah RI Dicabut Usai Drawing U-20 BatalDede Yusuf beberkan dampak bagi Indonesia usai pembatalan drawing U-20 di Bali. Di antaranya, soal status tuan rumah hingga tim Indonesia terancam tak ikut main.
続きを読む »
Komisi II DPR Gelar Rapat Bahas Putusan Bawaslu soal Verifikasi Ulang PrimaKomisi II DPR menggelar rapat bersama KPU hingga Bawaslu hari ini. Rapat tersebut membahas soal gugatan Partai Prima di Bawaslu.
続きを読む »
Prima Kecewa tidak Pernah Diajak Bicara oleh Komisi II DPR |Republika OnlineDPR melihat belum ada urgensi untuk mendengar keterangan dari Prima.
続きを読む »
Komisi X DPR RI Minta PSSI Antisipasi Potensi Sanksi FIFA |Republika OnlineAda potensi FIFA untuk menjatuhkan sanksi terhadap PSSI dan sepak bola Indonesia.
続きを読む »
Anggota Komisi III DPR: Laporan PPATK soal Transaksi Mencurigakan Tak Boleh Dibuka ke PublikMenurut Ahmad Sahroni, secara aturan, laporan PPATK soal transaksi mencurigakan tidak boleh diungkap ke publik sebelum ada verifikasi.
続きを読む »
Komisi VI DPR Heran KAI Selalu Impor Kereta Bekas dari JepangKomisi VI DPR RI mempertanyakan pernyataan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo terkait impor kereta bekas dari Jepang.
続きを読む »