Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis tidak sepakat dengan pernyataan Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan yang mengatakan bakal terjadi kekacauan ketatanegaraan jika Pilpres 2024 diulang tanpa Prabowo-Gibran.
Menurut Todung, Pilpres 2024 sangat memungkinkan diulang. Sebab KPU RI sudah memiliki skema dua putaran yang dipersiapkan sebelumnya.
“Menurut saya ini adalah alasan yang dicari-cari, alasan mengada-ada jadi saya menolak alasan itu dan banyak alasan lain yang bisa saya keluarkan ,” Todung memungkasi. Maka dari itu, apabila ada permohonan dari pemohon sengketa Pilpres yang meminta pemungutan suara Pilpres diulang maka akan sangat berdampak pada agenda kenegaraan yang sudah tersusun.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Bentuk Syukur Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024, Kawan Gibran Gelar Bukber Bersama MasyarakatBerita Bentuk Syukur Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024, Kawan Gibran Gelar Bukber Bersama Masyarakat terbaru hari ini 2024-03-21 23:20:13 dari sumber yang terpercaya
続きを読む »
Prabowo-Gibran Absen Sidang Lanjutan Sengketa Hasil Pilpres, Otto Hasibuan: Gibran Masih Bertugas di SoloBerita Prabowo-Gibran Absen Sidang Lanjutan Sengketa Hasil Pilpres, Otto Hasibuan: Gibran Masih Bertugas di Solo terbaru hari ini 2024-03-28 13:35:54 dari sumber yang terpercaya
続きを読む »
Prabowo Usul TKN Jadi Paguyuban Gerakan Solidaritas NasionalPrabowo Subianto mengusulkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menjadi paguyuban setelah Pilpres 2024 usai.
続きを読む »
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024, Prabowo: Terima KasihKomisi Pemilihan Umum (KPU) baru saja menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024.
続きを読む »
KPU Resmi Umumkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Gerindra: Hak Angket Tidak PerluBerita KPU Resmi Umumkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Gerindra: Hak Angket Tidak Perlu terbaru hari ini 2024-03-21 06:44:30 dari sumber yang terpercaya
続きを読む »
Dinilai Salah Kamar, Tim Hukum Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Pilpres 2024 Bakal Ditolak MKMenurutnya, dalil pelanggaran adalah ranah Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu). Sedangkan perkara yang bisa dimasukkan di MK, lanjutnya, adalah perselisihan tentang hasil pemilu.
続きを読む »