Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sore ini tiba-tiba mendatangi Gedung DPRD DKI Jakarta. Ada apa?
detikcomKPK Cecar M Taufik soal Pembahasan Anggaran Pengadaan Lahan di Pulogebang
Diketahui, KPK tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur. Pengadaan itu merupakan proyek badan usaha milik daerah Perumda Sarana Jaya pada 2018-2019. "KPK saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti terkait perkara dugaan TPK untuk pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, oleh Perumda SJ tahun 2018-2019," kata Plt Juru Bicara KPK saat itu, Ali Fikri, kepada wartawan, Jumat .KPK pun telah menetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanah ini. Namun Ali masih enggan menyampaikan nama-nama tersangka.
Ali mengatakan saat ini KPK masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa para saksi. Dia pun memastikan KPK akan segera mengumumkan konstruksi perkara hingga pihak yang dijadikan tersangka. Penyidik KPK juga sudah memanggil sejumlah saksi. Di antaranya anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra M Taufik, kemudian juga KPK sudah memanggil pegawai Badan Pertanahan Nasional , pegawai BUMD, pihak swasta, hingga notaris.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Pimpinan DPRD DKI Minta Transportasi Umum di Jakarta Dibenahi Sebelum ERP DiterapkanSistem ERP dianggap tak bisa diterapkan di Jakarta dalam waktu dekat karena Pemprov DKI masih harus membenahi layanan transportasi umum.
続きを読む »
Dugaan Korupsi Bansos, PDIP Minta DPRD DKI Jakarta Panggil Dinsos dan Pasar JayaAnggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Merry Hotma, meminta Komisi E untuk memanggil Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasar Jaya.
続きを読む »
Heru sebut ERP masih menunggu bahasan di DPRD DKIHeru mengungkapkan pembahasan kebijakan jalan berbayar elektronik atau ERP di sejumlah lokasi di Ibu Kota itu membutuhkan proses yang tidak singkat dan harus melewati tujuh tahapan.
続きを読む »
DPRD DKI Belum Berencana Panggil Dinas Sosial Soal Dugaan Korupsi BansosKetua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan dugaan korupsi bansos di DKI yang beredar di medsos baru sekedar menduga-duga.
続きを読む »
DPRD DKI Minta Jakpro Cari Sponsor Kekurangan 'Commitmnt fee' Rp90 MiliarDPRD DKI Minta Jakpro Cari Sponsor Kekurangan 'Commitmnt fee' Rp90 Miliar. Pemprov DKI harus menyetorkan dana 'commitment fee' untuk bisa menjadi tuan rumah Formula E selama lima musim sebesar Rp560 miliar.
続きを読む »
Ketua DPRD DKI Jakarta Minta JakPro harus Dewasa dan Mandiri Sebelum Gelar Formula EKetua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berpesan kepada PT Jakarta Propertindo (JakPro) sebelum gelar Formula E 2023, Dirut baru diharapkan dapat berjalan.
続きを読む »