Tiga Keberatan Partai Non-parlemen soal Persyaratan Bacaleg dalam PKPU

Tiga Keberatan Partai Non-parlemen soal Persyaratan Bacaleg dalam PKPU TempoNasional

TEMPO.CO, Jakarta - Enam partai politik non-parlemen menyoroti persyaratan bagi bakal calon legislatif yang memberatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum . 'Setidaknya ada beberapa persyaratan pencalonan yang oleh parpol-parpol non-parlemen dinilai terlalu kaku, tidak diperlukan, dan bahkan menyulitkan bagi bakal calon anggota legislatif atau bacaleg,' ucap Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 April 2023.

'Sementara bacaleg yang tidak pernah dipidana, tidak perlu mengurus dokumen tersebut,' katanya. Said mengatakan dalam mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana ini hanya berisikan bahwa bacaleg yang bersangkutan tidak pernah dipidana jadi sebenarnya menurut Said, dengan Surat pernyataan di atas meterei itu tentu sudah lebih dari cukup bagi bacaleg yang tidak pernah dipidana.'Ini sangat memberatkan,' ucapnya. Ketiga, soal syarat kesehatan.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

tempodotco /  🏆 12. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Habis Lebaran Sandiaga Akan Tentukan Nasib Pindah PPP Atau Tetap di GerindraWacana kepindahan Sandiaga Uno dari Partai Gerindra ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus menjadi perbincangan.
続きを読む »

Sandiaga Uno: Sangat Berat Meninggalkan GerindraSandiaga Uno mengatakan sangat berat meninggalkan Partai Gerindra untuk bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
続きを読む »

Demokrat Gerah Diadu Domba dengan Anas UrbaningrumPartai Demokrat meminta kubu Moeldoko dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menyetop adu domba antara partai berlambang mercy itu dengan Anas Urbaningrum anas demokrat
続きを読む »

Bertemu di Kantor PAN, Zulkifli-Yusril bahas pelaksanaan Pemilu 2024Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menerima kunjungan Ketua Umum Partai Bulan Bintang ...
続きを読む »

KPU akan Revisi Aturan Kampanye Pemilu di Media Sosial |Republika OnlineKPU juga berencana mengatur definisi media sosial dalam revisi PKPU tersebut.
続きを読む »

Dampak UU P2SK Terhadap Praktik Kepailitan dan PKPUUU baru itu disebut sebagai regulasi sapu jagat, merevisi puluhan UU terkait keuangan yang sudah lama berlaku.
続きを読む »