Tersandung Sengketa Hukum, 3 Anggota DPRD Lhokseumawe di-PAW

3 anggota DPRD Kota Lhokseumawe, dilakukan PAW, Senin (9/1/2023). Mereka adalah Dicky Saputra, Abdurrahman Yusuf, dan Azhari T Ahmadi.

Ketua DPRD Lhokseumawe, Ismail, dihubungi per telepon, Minggu membenarkan proses pelantikan PAW anggota DPRD Lhokseumawe itu.Dalam 2 Hari, 29 Rohingya Kabur dari Penampungan Lhokseumawe

Sementara itu, Amin Fahruddin, pengacara Dicky Syahputra dan Abdurrahman Yusuf yang dihubungi terpisah mengaku sudah menyurati Ketua DPRD Lhokseumawe agar tidak melakukan proses PAW hingga gugatan berkekuatan hukum tetap. Dia juga menyesalkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.2/1640/2022 yang dikeluarkan Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu 2 anggota DPRD Lhokseumawe itu.

Dia menjelaskan, gugatan itu disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 909/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Sel tertanggal 3 Oktober 2022 dengan bunyi gugatan melawan hukum.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

kompascom /  🏆 9. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Cederai Predikat KLA, Dewan Minta Pemkot Bina Anjal dan Pengemis AnakBanyaknya anak jalanan dan pengemis di sejumlah traffic light Kota Probolinggo, mendapatkan sorotan DPRD Kota Probolinggo.
続きを読む »

Potret 5 Mal Ibu Kota yang Sepi Bak Kota MatiCOVID-19 sempat membuat mal di ibu kota sepi pengunjung karena berbagai pembatasan mobilitas masyarakat. Berikut sederet Mal di ibu kota yang sepi bak Kuburan.
続きを読む »

Korps Adhyaksa Berduka, Kajari Kota Bogor Sekti Anggraini Meninggal DuniaKajari Kota Bogor Sekti Anggraini meninggal dunia, Wali Kota Bima Arya Sugiarto sampaikan hal ini
続きを読む »

Jakarta dan Semarang Diminta Siapkan Pompa untuk Atasi Banjir |Republika OnlineSebagian kota-kota besar di seluruh dunia berada di daerah pesisir.
続きを読む »

Korupsi Gedung DPRD Morowali Utara, KPK Sita Uang Rp 8 MiliarKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita duit Rp 8 miliar terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Morowali Utara.
続きを読む »

Perda Garasi Akan Direvisi, DPRD Tuding Pemkot Depok Asal-asalan Buat Aturan | merdeka.comPemerintah Kota Depok memilih menunda penerapan peraturan daerah (Perda) yang mengatur soal garasi. Alasannya aturan itu masih akan direvisi dengan melakukan tinjauan efektivitas kewajiban pemilik kendaraan bermotor untuk mempunyai garasi.
続きを読む »