Dinas Perhubungan DKI Jakarta serius melakukan percepatan penyelesaian regulasi jalan berbayar elektronik atau ERP yang ditargetkan rampung di 2023 ini.
Kadishub Syafrin Liputo mengatakan, penerapan ERP dapat mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum sehingga mengurangi angka kemacetan di jalan ibukota.
Syafrin menyebut, meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi di DKI Jakarta menjadi salah satu faktor ERP harus segera diterapkan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Gerindra Tegas Tolak Wacana Penerapan ERP di DKI: Seharusnya yang Tadinya Bayar DigratiskanAnggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menegaskan menolak wacana penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah jalan di Jakarta.
続きを読む »
Jadi Polemik, Dishub DKI Jelaskan Alasan Penerapan Jalan Berbayar ERPERP dinilai akan menjadi salah satu cara untuk mengendalikan lalu lintas di Jakarta setelah sistem sebelumnya seperti 3 in 1 dan ganjil genap kurang efektif
続きを読む »
Durasi Penerapan ERP Dianggap Terlalu Panjang, F-PKS: Bisa Seperti 3 in 1, Tidak Sepanjang HariAnggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menilai durasi penerapan ERP, yakni pukul 05.00-22.00 WIB, terlalu lama.
続きを読む »
Penerapan ERP Diprediksi Mampu Hasilkan Rp60 Miliar dalam SehariPenerapan ERP Diprediksi mampu Hasilkan Rp60 Miliar dalam Sehari. Jumlah kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat yang keluar masuk Jakarta mencapai 17 juta kendaraan saat ini.
続きを読む »
Penerapan ERP karena Ganjil Genap dan 3 in 1 Tak Efektif Atasi MacetWacana penerapan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) semakin mengemuka karena sistem pengendalian lalu lintas di Jakarta tidak efektif.
続きを読む »
Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Dibahas Lagi pada Maret, Akan Dikuliti Pasal Per PasalRaperda PL2SE mencantumkan soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).
続きを読む »