Lima hakim MK menyatakan UU Nomor 12 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Empat hakim lainnya menolak. Satu hakim yang menyatakan setuju, yakni Aswanto Berikut amar putusan MK yang terangkum dalam Infografis! Baca ulasannya:
Pembahasan Perppu Ciptaker sempat menjadi perdebatan di sidang kabinet. Beberapa menteri takut Perppu Ciptaker bakal kembali digugat ke MK. Penerbitannya jadi mundur tiga hari dari jadwal.Sejak Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, pemerintah bergegas menindaklanjutinya di sidang kabinet.
“Amar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Anwar Usman membacakan amar putusan pada Selasa, 20 Desember 2022.Ditolaknya uji materi UU PPP memuluskan langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Aturan baru ini sekaligus membatalkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang sebelumnya menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.
Mahfud Md dan Airlangga Hartarto ditunjuk Jokowi untuk mengumumkan penerbitan perppu ini kepada publik. Mahfud bilang langkah taktis ini perlu diambil lantaran situasi yang mendesak. Bivitri menganggap penerbitan Perppu Ciptaker merupakan tindakan culas yang dilakukan pemerintah. Pemerintah seakan mengambil jalan pintas untuk mengakali putusan MK, yang menyatakan perbaikan UU Ciptaker harus memenuhi syarat partisipasi publik yang bermakna. Di sisi lain, penerbitan perppu tidak membutuhkan partisipasi publik karena sifatnya yang mendesak.
“Itu sangat tidak demokratis, menggunakan mekanisme darurat untuk sesuatu yang sebenarnya normal,” tegas Bivitri.Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menolak jika dikatakan bahwa Perppu Ciptaker merupakan bagi para ahli. Menurut Elen, pemerintah sudah mengajak sejumlah ahli hukum tata negara untuk berdiskusi terkait penerbitan perppu ini. Dan semua ahli tata negara, kata Elen, kompak menyatakan perppu adalah hak prerogatif Presiden.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Perppu Cipta Kerja Dinilai Solusi Tepat Laksanakan Putusan MKPercepatan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja dinilai penting.
続きを読む »
Foto : Massa Buruh Tuntut DPR Tolak Perppu Cipta Kerja | merdeka.comMassa Buruh Tuntut DPR Tolak Perppu Cipta Kerja. Puluhan elemen buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR untuk menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai telah mengkhianati konstitusi. Dalam aksinya, mereka juga menuntut DPR untuk tidak menyetujui perppu yang ditetapkan Presiden tersebut.,Perppu Cipta Kerja,UU Cipta Kerja,Revisi UU Cipta Kerja,Viral Hari Ini,Omnibus Law,Jakarta
続きを読む »
Perppu Cipta Kerja Diyakini Dorong Serapan Tenaga KerjaMenko Airlangga meyakini penerbitan Perppu Cipta Kerja akan mendorong dan meningkatkan serapan tenaga kerja seiring dengan masuknya investasi ke Indonesia.
続きを読む »
10 Ribu Buruh Kepung Istana Merdeka 14 Januari 2023, Tolak Perppu Cipta KerjaPresiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan langkah demo besar-besaran jadi satu bukti keberatannya pihak buruh soal isi Perppu Cipta Kerja. Aksi juga akan serentak dilakukan di seluruh Indonesia.
続きを読む »
10.000 Buruh Bakal Gelar Aksi Tolak Perppu Cipta Kerja | merdeka.comSekitar 10 ribu buruh akan menggelar aksi demonstrasi yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja. Aksi ini akan digelar pada 14 Januari 2023 mendatang di depan Istana Merdeka, Jakarta.
続きを読む »
Tolak Perppu Cipta Kerja, Ribuan Buruh Siap Geruduk Istana Akhir Pekan NantiRibuan buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara, Jakarta, pada Sabtu (14/1/2023) pukul 09.30 - 12.00 WIB.
続きを読む »