Pemerintah saat ini sedang merampungkan rencana detail tata ruang (RDTR) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pemerintah saat ini sedang merampungkan rencana detail tata ruang Ibu Kota Negara . Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto menyebut saat ini sedang dalam tahap legislasi.
"Sementara lima RDTR lainnya sedang dalam tahap legislasi dan diharapkan dalam waktu singkat akan segera ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Otorita IKN," kata Hadi, dalam sambutannya pada acara Smart City Expo 2023, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat .Adapun lima RDTR yang akan segera ditetapkan adalah Wilayah Perencanaan 3 IKN Selatan, WP 6 IKN Utara, dan WP 7 Simpang Samboja, WP 8 Kuala Samboja, dan WP 9 Muara Jawa.
"Untuk mengimplementasikan Perpres 64/2022 tentang RTL PSN IKN, diperlukan rencana alokasi ruang yang lebih rinci yaitu rencana detail tata ruang atau RDTR yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Otorita IKN," ujar dia. RDTR ini menjadi acuan dalam penyusunan paket investasi pengembangan kawasan-kawasan IKN.Hadi pun merincikan penyusunan paket investasi tersebut, antara lain kawasan pusat pemerintahan nasional di WP 1 KIPP, kawasan pusat bisnis dan pusat kesehatan internasional di WP 2 IKN Barat. Lalu pusat energi baru terbarukan solar farm di WP 3 IKN Selatan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Menteri ATR Promosi IKN di Depan Investor ChinaPemerintah mempromosikan IKN Nusantara dan menggelar 'karpet merah' untuk para investor.
続きを読む »
Kapal Laut Antre Kirim Semen hingga Besi Baja ke IKN NusantaraIndonesian National Shipowners Association (INSA) melaporkan, sejumlah material dan bahan bangunan sudah berbondong-bondong masuk ke proyek IKN Nusantara via kapal laut atau kargo.
続きを読む »
Ketua MPR Dorong Penerapan Smart City di Seluruh Indonesia, Jangan Hanya di IKN NusantaraSimak penjelasan Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong penerapan smart ciy tidak hanya di IKN Nusantara
続きを読む »
Antisipasi Dampak El Nino, Pemerintah Petakan 3 Titik Rawan Karhutla di IKNSaat ini ada tiga titik di IKN yang menjadi perhatian pemerintah dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
続きを読む »
Indonesia dan Luksemburg Teken Perjanjian Pelayanan Angkutan UdaraPemerintah Indonesia dan Pemerintah Luksemburg menyepakati perjanjian pelayanan angkutan udara (Air Service Agreement atau ASA).
続きを読む »
Demokrat-PKS Vs Menteri Jokowi soal Penundaan Pembangunan IKNDemokrat dan PKS minta pembangunan IKN ditunda. Apa alasannya? Lalu bagaimana tanggapan pemerintah?
続きを読む »