Kabar terbaru menyebutkan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan memberikan dana bagi hasil alias DBH untuk daerah penghasil kelapa sawit
Alokasi untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 3,4 triliun seusia dengan UU APBN 2023 dan kesepakatan panja.besarnya porsi DBH sawit minimal 4% dan dapat disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Lantas seperti apa pula peruntukannya bagi daerah tersebut?- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan bakal memberikan dana bagi hasil untuk daerah penghasil kelapa sawit hingga daerah yang berbatasan dengan penghasil sawit.
Dalam laporan tersebut, terdapat 9 provinsi yang merupakan daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Produksi sawit di 9 provinsi tersebut berkontribusi sebesar 87,46% terhadap total produksi kelapa sawit Indonesia. Penerimaan dari sektor perkebunan, terutama sub sektor kelapa sawit yang sebagian besarnya masuk ke kas negara. dianggap tidak adil oleh daerah karena hasilnya tidak dapat dinikmati secara maksimal oleh daerah.
UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD telah mengatur rencana penambahan DBH jenis baru yakni kelapa sawit. Pasal 123 beleid itu menjelaskan bahwa pemerintah dapat menetapkan jenis DBH lainnya selama bisa diidentifikasi daerah penghasilnya, salah satunya dari perkebunan sawit."Alokasi untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 3,4 triliun seusia dengan UU APBN 2023 dan kesepakatan panja.
"Karena dengan proses konsultasi dan penyelesaian RPP untuk tahun anggaran 2023 ini tahap pertama mungkin sedikit mundur ke bulan Juni, namun tahun-tahun selanjutnya kita harapkan bisa selesai tidak perlu membuat RPP baru sehingga bisa dimulai Mei dan tahap kedua pada bulan Oktober," jelasnya. "Satu provinsi akan mendapatkan 20% dari DBH dari minimal 4%, Kabupaten/Kota 60% penghasil adalah 60% sedangkan kabupaten kota berbatasan 20%. Dengan demikian apabila DBH minimal 4% dari sumber dana, maka proposinya dari penerima provinsi yang akan menerima DBH adalah 20% kali 4% atau 0,8% dari sumber dana untuk DBH tersebut yaitu PE dan BK. Kabupaten/kota penghasil 60% dikali 4% jadi 2,4%, dan perbatasan penghasil 20% kali 4% jadi 0,8%,"jelasnya.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Mahfud MD, Sri Mulyani, dan Ivan PPATK Menghadap DPR, Bakal Sengit Lagi?Komisi III DPR akan menggelar rapat membahas transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan, pada Selasa, 11 April 2023 pukul 14.00 WIB. - Halaman 1
続きを読む »
Respons Sri Mulyani Terkait Keluhan Soimah soal Perlakuan Petugas PajakMenteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi keluh kesah Soimah mengenai sempat dapat perlakuan kurang baik dari petugas pajak.
続きを読む »
Sri Mulyani & Mahfud MD Bentuk Satgas Transaksi Gelap Rp349 TSatuan tugas (Satgas) ini akan menelusuri hasil LHP dan LHA terkait dengan transaksi Rp 389 triliun.
続きを読む »
Mahfud: Tidak Ada Perbedaan Data Rp349 T dengan Sri MulyaniMahfud Md, memastikan tidak ada perbedaan data dengan Sri Mulyani terjadi transaksi mencurigakan Rp349,8 triliun di Kementerian Keuangan.
続きを読む »
Sri Mulyani Cs Usut Tuntas Transaksi Janggal Rp 349,97 TKemenkeu tangani 300 surat laporan PPATK dan tidak tegas pegawainya yang terlibat dalam TPPU yang mencapai Rp 349,97 T
続きを読む »
Skandal Emas Rp189 T di Bea Cukai, Sri Mulyani Cs Lakukan IniPemerintah melalui Komite TPPU melakukan tindak lanjut untuk mengusut tuntas skandal emas Rp 189,27 triliun di Ditjen Bea Cukai.
続きを読む »