Publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial nomor 90/PUU-XXI/2023.
Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.Menurutnya, MK adalah kelembagaan yang dari awal ditujukan untuk memastikan demokrasi konstitusional berjalan dengan baik, situasi saat ini justru menempatkan MK sebagai
"Saat ini terjadi pembajakan konstitusi . Putusan perkara No. 90 bisa kita lihat sebagai buktinya, ini pintu masuk pembajakan, pertanyaannya adalah siapa yang membajak," katanya dalam diskusi yang diselenggarakan Pusat Studi Hukum dan HAM FH Universitas Airlangga bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, Kamis .
Hal yang lebih berbahaya lagi dari major political issue, menurutnya, adalah tidak mencerminkan keadilan publik bahkan bertentangan dengan nalar publik. "MK seharusnya menjaga independensi, imparsiality, dan substansi putusan berkualitas dengan argumentasi yang kuat dan nalar yang jernih. Hakim harus secara sadar diri sebagai etical person, harus terhindar dari anasir control, intervensi dari pihak luar."Jika demokrasi terancam maka bisa menyebabkan tragedi kemanusiaan. Pondasi demokrasi sekarang sedang digerogoti hampir dari semua aspek.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Sebut Tak Ada Niat Melindungi Diri Sendiri, Ini Kata Anwar Usman soal Putusan Batas Usia!Mantan Ketua MK, Anwar Usman sebut jabatan hanya milik Allah.
続きを読む »
Kritik Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres, Forum Masyarakat Sipil Beri Tanda Offside kepada JokowiPergelaran dilakukan untuk mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat minimum usia capres-cawapres.
続きを読む »
Dugaan Bocornya RPH MK soal Putusan Usia Capres-Cawapres Dilaporkan ke PolisiKebocoran informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi (MK) soal putusan perkara syarat capres dan cawapres ke salah satu media dilaporkan ke Bareskrim
続きを読む »
Partai Garuda: Putusan MKMK Sudah Selesai, Sama Sekali Tak Batakan Putusan MKSalah satu putusan MK yaitu menyatakan Anwar Usman melanggar berat etik dan diberhentikan dari posisi Ketua MK.
続きを読む »
Sesalkan Putusan MKMK, Denny Indrayana: Gibran Jadi Cawapres dari Hasil Putusan Tak BeretikaMantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, sebut Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres dari hasil putusan tak beretika.
続きを読む »
Soroti Putusan MKMK Pecat Anwar Usman, Begini Respons MUIBerita Soroti Putusan MKMK Pecat Anwar Usman, Begini Respons MUI terbaru hari ini 2023-11-08 21:59:52 dari sumber yang terpercaya
続きを読む »