Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddique mengaku tidak setuju dengan putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun.
- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddique mengaku tidak setuju dengan putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun.atau pendapat berbeda soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK."Terkait putusan mengenai undang-undang tentang KPK, kalau tanya saya, lebih setuju dengan yang 4 orang dissenting opinion."
Ia lantas menyoroti salah satu alasan MK dalam putusan tersebut, di mana ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun bersifat diskriminatif. Ketua MK 2003-2008 ini menilai alasan tersebut tidak berdasar, pasalnya, kata dia diskriminasi itu menyangkut hak asasi manusia bukan lembaga negara. "Alasannya diskriminasi, apanya yang diskriminasi? Diskriminasi itu hak asasi manusia, bukan hak asasi lembaga negara," ujarnya.Kendati mengaku tidak setuju, Jimly menuturkan tetap menghormati putusan MK tersebut. "Tetapi yang putusan resmi itu kan yang berlima, kita harus hormati," ujarnya.Baca Juga:
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Gaduh Bocornya Putusan MK soal Sistem Pemilu, Jimly Asshiddique: Ilusi, Saya Cek, Belum DiputusJimly mengaku telah menghubungi pihak dari MK, dan didapatkan informasi bahwa belum ada putusan MK. Bahkan, para hakim MK pun belum menggelar rapat permusyawara
続きを読む »
Bareskrim Polri Dalami Dugaan Kebocoran Putusan MK soal Putusan Sistem Pemilu 2024Kepala Divisi Humas memastikan tengah melakukan pendalaman terkait dengan dugaan adanya kebocoran putusan MK soal sistem pemilu 2024.
続きを読む »
Isu Putusan MK Bocor, Jimly: Jika Pun Benar, Itu Rahasia, Blacklist Denny Indrayana dari Sidang MKMantan Ketua MK Jimly Asshiddique menilai jika isu bocornya putusan MK, Denny Indrayana layak disanksi etika profesional sebagai advokat.
続きを読む »
Soal Jokowi Cawe-cawe di Pilpres 2024, Jimly Asshiddique: Tidak Ada Larangan secara Hukum, tapi....Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddique menyebut tidak ada larangan secara hukum jika Presiden cawe-cawe di Pilpres 2024.
続きを読む »
PDIP Anggap Ancaman dan Wanti-wanti Delapan Fraksi soal Putusan MK Cuma Pernak-pernik'...Itu hanya pernik-pernik dari kawan-kawan saja.' ujarnya.
続きを読む »
Diskusi Forum Legislasi DPR soal Mencermati Putusan MKFoto Diskusi forum legislasi digelar di Media Center, Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5). Diskusi bertema 'Mencermati Putusan MK'. Berikut ini momennya! Foto: Agung Pambudhy
続きを読む »