Jakpro sebut penataan Kampung Bayam masih terkendala dengan masalah legalitas.
Syachrial mengatakan, prosesnya masih berkutat pada soal pengalihan pengelolaan. Pasalnya, bangunan RSB diketahui dibangun oleh PT Jakpro, sementara tanahnya milik Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Sehingga masih belum jelas pihak mana yang mengelolanya serta sampai kapan pengelolaannya.
Sementara itu, mengenai masalah angka atau tarif sewa, Syachrial mengungkapkan bahwa hal itu sudah final. Menurutnya, tarif tersebut sudah sesuai dengan pendekatan dan pas untuk Jakpro, Pemprov, serta penyewa. Dia menegaskan, pihaknya fokus pada masalah legalitas pengelolaan. Ada sebanyak 75 KK yang tergabung dalam Persaudaraan Warga Kampung Bayam yang masih menunggu kejelasan hingga melakukan aksi protes berkali-kali ke Balai Kota. Mereka terkendala masalah tarif sewa yang dinilai sangat tinggi.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Demo di Balai Kota, Warga Kampung Bayam Bentangkan Spanduk Besar Berisi 'Kampung Susun Hak Kami'Warga Kampung Bayam menuntut agar Kampung Susun Bayam (KSB) dapat segera dihuni.
続きを読む »
Warga Kembali Tagih Hunian Kampung Susun Bayam, Jakpro: Masih Bahas Legalitas PengelolaPT Jakarta Propertindo (Jakpro) menanggapi soal tak adanya kepastian sejumlah warga Kampung Bayam terdampak penggusuran Jakarta Internasional Stadium (JIS) untuk menghuni Kampung Susun Bayam (KSB).
続きを読む »
Pengalihan Kampung Susun Bayam Mandek Bikin Warga Tinggal di Tenda, Jakpro Masih Hitung BiayaVice President Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarif mengatakan biaya sewa Kampung Susun Bayam itu tidak bisa mencukupi kebutuhan operasional.
続きを読む »
Jakpro Kunci Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Sesuai Pergub Era Anies BaswedanVP Corporate Secretary PT Jakarta (Jakpro) Propertindo Syachrial Syarif mengatakan pihaknya mengunci besaran tarif sewa Kampung Susun Bayam (KSB) bagi warga terdampak penggusuran Jakarta Internasional Stadium (JIS).
続きを読む »
Jakpro Beberkan Penyebab Warga Belum Bisa Tempati Kampung Susun BayamAda 123 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak dan tidak bisa mendapatkan haknya untuk menempati Kampung Susun Bayam
続きを読む »
DKI Buka Opsi Sewa Tanah Kampung Susun Bayam ke JakPro Jika Alih Aset DitolakPemprov DKI buka peluang kerja sama perjanjian sewa tanah Kampung Susun Bayam dengan JakPro. Opsi tersebut dipilih jika proses pengalihan aset ditolak DPRD DKI.
続きを読む »