Skema Power Wheeling Disebut Rugikan Negara, Ini Alasannya
Reporter :Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar mengatakan, skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan dikhawatirkan bisa merugikan negara. Sebab, lewat skema tersebut pembangkit swasta bebas menjual listrik langsung kepada konsumen di mana pun, melalui jaringan transmisi dan distribusi PLN.Dia pun menolak skema power wheeling masuk di dalam RUU EBT yang dibahas Komisi VII DPR RI bersama pemerintah.
Menurutnya, jika skema power wheeling dimasukkan dalam pembahasan RUU EBT, maka akan menimbulkan sejumlah kerugian keuangan negara. Sebab, PLN akan wajib membeli listrik yang diproduksi pembangkit swasta, walau dalam kondisi over supply."PLN harus menanggung beban Take or Pay jika listrik yang disediakan swasta tidak terserap atau over supply. Di mana setiap tambahan pembangkit sebesar 1 GW akan mengakibatkan tambahan beban ToP rata-rata sebesar Rp2,99 triliun," ungkap Gunhar.
Gunhar menambahkan, beban terhadap keuangan negara tersebut akan mengurangi kemampuan untuk mengaliri listrik ke berbagai wilayah terpencil yang saat ini belum terjangkau listrik."Saat ini yang sangat prioritas dibutuhkan rakyat adalah mengaliri listrik ke daerah terpencil, serta kondisi over supply listrik yang biayanya ditanggung negara, bukan skema power wheeling," katanya.
Jika klausul tersebut diloloskan, maka sejatinya melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan juga putusan Mahkamah Konstitusi terkait unbundling yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UUD 1945. "Power wheeling pada dasarnya bentuk liberalisasi PLN, bertentangan dengan UUD 1945 yang mengamanatkan kekayaan negara harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk masyarakat. Sehingga aset pemerintah berupa transmisi dan jaringan distribusi sejatinya tidak bisa dikomersialisasikan," tutup Gunhar.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Dinilai Untungkan Swasta, Skema Power Wheeling EBT Disebut Bebani Keuangan NegaraRencana penerapan skema Power Wheeling yang masuk di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBT), tuai pro dan kontra di masyarakat.
続きを読む »
Pakai Skema Normal, Ada 7 Perubahan Kartu Prakerja Tahun Ini, Simak RinciannyaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, program Kartu Prakerja tahun ini akan dibuka pada kuartal I-2023.
続きを読む »
Kemensos ubah skema layanan korban penyalahgunaan napzaKementerian Sosial (Kemensos) mengubah skema layanan untuk korban penyalahgunaan Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya). Menteri Sosial ...
続きを読む »
Skema Duet Ganjar-Erick jadi Favorit MasyarakatPolling terbaru periode 1 Desember 2022–12 Januari 2023 menunjukkan duet Ganjar–Erick mendapatkan hasil sebesar 1.291.
続きを読む »
Pemerintah Utak-atik Skema Penyaluran Subsidi LPG |Republika OnlinePemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi LPG.
続きを読む »
Apartemen Jadi Hunian ASN di IKN Nusantara, Kementerian PUPR Ajukan Dana Rp9,4 Triliun ke Negara - Pikiran-Rakyat.comPemerintah telah menyiapkan skema hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
続きを読む »