Sistem Jalan Berbayar atau ERP Akan Diterapkan, Pengemudi Ojek Online Bakal 'Babak Belur'?

Kebijakan berpotensi mendapatkan pertentangan, khususnya bagi pengemudi dan penumpang ojek online.

"Paling yang akan menolak ini adalah pengemudi ojol karena sepeda motor juga dikenakan tarif di kawasan sistem berjalan elektronik," kata Djoko kepadaKendati demikian, Djoko berpandangan bahwa kebijakan ERP ini tidak berdampak signifikan kepada pengemudi ojekPasalnya, kata dia, ojek online biasanya digunakan sebagai angkutan lingkungan dan bukan untuk jarak jauh. Sehingga, peluang melintasi jalan berbayar tidak banyak.

"Kalau kebijakan ini berhasil, kota lain akan meniru. Saat ini, baru Jakarta yang akan menerapkan. Dulu Jakarta sempat ingin melarang sepeda motor saja, daerah lain sudah bersiap. Tapi batal," kata dia. Djoko berpandangan kebijakan ERP ini sebetulnya merupakan salah satu upaya yang cukup efektif mengatasi kemacetan di Ibu Kota.Kendati demikian, Djoko memandang sistem jalan berbayar ini merupakan kebijakan yang tidak populer karena berpotensi mendapatkan pertentangan dari masyarakat.

Penerapan ERP ini merupakan instrumen yang lebih maju dan efisien dalam hal mengatasi kemacetan karena tidak memerlukan banyak petugas pengawas. Kondisi ini bertolak belakang dengan kebijakan pembatasan kendaraan dengan nomor polisi ganjil dan genap pada tanggal tertentu. Ganjil-genap dinilai lebih banyak memakan anggaran daerah.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

kompascom /  🏆 9. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Kebijakan Sistem Jalan Berbayar di Jakarta Dinilai Tak Populer, Pengamat: Mumpung Gubernurnya Itu Heru Budi Hartono'Kebijakan ERP memang hanya bisa dilakukan gubernurnya saat ini (Heru Budi Hartono). Mumpung dia (Heru) adalah Penjabat Gubernur,' kata Djoko.
続きを読む »

Polda Metro Dukung Kebijakan Jalan Berbayar, Harap Kurangi Macet DKIRegulai jalan berbayar masih digodok Pemprov DKI. Polda Metro Jaya mendukung kebijakan tersebut dan berharap menjadi solusi atasi macet di Jakarta.
続きを読む »

Soal Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta, Heru Budi: Masih Tahap PembahasanPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bahwa kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di ruas jalan Ibu Kota masih berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
続きを読む »

Heru: Masih Ada 7 Tahapan sampai Kebijakan Jalan Berbayar Diterapkan - JawaPos.comOleh karenanya, Heru masih enggan berkomentar terkait dengan tarif yang akan dikenakan dalam kebijakan untuk mengurai kemacetan tersebut.
続きを読む »

Jalan Berbayar Dinilai Lebih Baik Dibandingkan Sistem Ganjil Genap |Republika OnlineSistem jalan berbayar atau ERP perlu dilakukan secara jelas dan transparan.
続きを読む »