Melarang memerlukan kajian mendalam dan jangan sampai merampas hak anak bermain.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Belakangan ini marak permainan lato-lato yang menimbulkan berbagai respons pro dan kontra di masyarakat. Salah satunya di dunia pendidikan. Respons permainan lato-lato terdapat pro dan kontra. Sebagian pemerintah daerah ada yang tegas melarang membawa lato-lato ke sekolah, dan ada yang masih menimbang, manfaat dan bahayanya.
"KPAI memandang bermain lato-lato adalah bagian dari bentuk memenuhi hak anak, terutama pada hak tumbuh kembang dengan memanfaatkan waktu luang untuk bermain," ujar Aris Adi Leksono dalam pernyataan resminya, Senin . Pada kondisi terjadi insiden yang tidak diinginkan, KPAI turut prihatin dan mendorong semua pihak berpartisipasi mengawasi, mendampingi, dan membimbing saat anak bermain lato-lato, sehingga potensi bahaya pada anak dan lingkungan sekitar dapat diminimalisir.
Pada lingkungan pendidikan terkait larangan bermain lato-lato, KPAI berpandangan bahwa memberikan perlindungan pada anak dari segala bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis adalah amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
PAN Harap MK Pertimbangkan Sikap Delapan Fraksi DPR Soal Sistem Proporsional Pemilu |Republika OnlineDelapan fraksi DPR menolak sistem proporsional tertutup dalam pemilu.
続きを読む »
Profesor Universitas Stockholm Tolak Magang Mahasiswa Turki Gara-Gara NATO |Republika OnlineSikap Turki soal Swedia gabung NATO buat Profesor Per Carlbring tolak Fatma Zehra S.
続きを読む »
Suara Lantang Said Iqbal di Demo Buruh: Negara Legalkan Kembali Perbudakan ModernSaiq Iqbal bersuara lantang soal outsorcing dan penolakan Perppu Cipta Kerja, sebut soal perbudakan modern
続きを読む »
Amerika Minta Taliban Revisi Aturan yang Serba Melarang PerempuanAmerika Serikat melalui Dewan Keamanan PBB meminta agar lembaga itu meminta Taliban menghapus aturan soal larangan perempuan sekolah dan bekerja
続きを読む »
Nurul Arifin Tegaskan Sikap 8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup Bukan 'Hore-hore'Nurul Arifin, menegaskan sikap delapan partai politik parlemen yang menolak sistem proporsional tertutup bukan pesta politik maupun sekedar 'hore-hore'.
続きを読む »
PSI Minta Maaf usai Calonkan Ganjar, TPDI: Sikap PDIP Jelas Mengekang Kadernya - Pikiran-Rakyat.comKoordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia buka suara soal PSI yang mencalonkan Ganjar lalu meminta maaf pada PDIP.
続きを読む »