Presiden Joko Widodo akan memberi sanksi kepada instansi pemerintah baik di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN/BUMD yang berbelanja produk impor untuk pengadaan barang dan jasa.
BUMD, provinsi, kabupaten, kota, kementerian/lembaga masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang APBN, APBD, sudah sanksinya tolong dirumuskan Pak Menko, biar semuanya kita bekerja dengan reward dan punishment semuanya,” kata Presiden Jokowi dalam Pembukaan “Business Matching” Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu seperti dilansir Antara.
“Saya sudah perintah Menpan-RB untuk yang namanya tukin. Ini kalau sudah masuk ke tukin pasti akan semuanya akan semangat. Akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian lembaga, kabupaten/kota dan provinsi,” kata Kepala Negara. Dia mengatakan TNI/Polri dapat mengimpor canggih semisal pesawat tempur, dikarenakan Indonesia belum dapat memproduksi sendiri. Namun untuk senjata dan peluru serta keperluan seragam yang dapat diproduksi sendiri, Presiden meminta dibeli dari dalam negeri.
“Makanan prajurit. Saya dapat cerita, dibisikin pak Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan, ‘Pak Presiden saya sejak jadi tentara sampai pensiun, dan sekarang jadi menteri, penyedia barangnya [makanan prajurit] kok masih sama’. Mestinya semakin banyak penyedia itu semakin baik, karena harga semakin kompetitif,” ujar Presiden.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Presiden beri sanksi kepada instansi yang belanja produk imporPresiden Joko Widodo akan memberi sanksi kepada instansi pemerintah baik di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN/BUMD yang berbelanja produk impor untuk pengadaan barang dan jasa.
続きを読む »
Jokowi & KPU Bertemu, Ada Bahas Putusan Penundaan Pemilu?Soal gugatan penundaan proses Pemilu 2024, apakah Presiden Jokowi sudah beri respons?
続きを読む »
Sinergiras Program P4GN, Ketua DPRD Badung Siap Beri DukunganMANGUPURA, BALI EXPRESS - Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Selasa (14/3), menerima audiensi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali Brigjen. Pol. Dr. R. Nurhadi Yuwono.
続きを読む »
Terkait Dugaan Pungli di Kejaksaan, Kajari Siap Beri KlarifikasiKepala Kejari (Kajari) Kabupaten Madiun Andi Irfan Syafruddin sudah mendengar bahwa MAKI menerjunkan tim terkait dugaan oknum internalnya yang diduga berulah. Namun, hingga kemarin (14/3), pihaknya belum bertemu langsung dengan pihak MAKI maupun berkoordinasi terkait dugaan pelanggaran kode etik ter
続きを読む »
Siap-siap, Mahasiswa Penghuni Asrama Uncen Akan DitertibkanLangkah pembenahan dan penertiban yang akan dilalukan Uncen bertujuan agar tidak ada lagi penyalahgunaan fasilitas kampus nantinya.
続きを読む »
Gaji Guru Honorer & Tendik Naik, Setelah Itu Siap-siap jadi PPPK, Penak to?Gaji Guru Honorer naik, masih ada peluang para honorer menjadi PPPK setelah ada sinyal pemerintah tidak serta-merta menghapus honorer per 28 November 2023.
続きを読む »