Perselisihan hasil perolehan suara pemilihan legislatif 2024 yang diajukan Partai Gerindra di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat, juga tidak dapat
Perselisihan hasil perolehan suara pemilihan legislatif 2024 yang diajukan Partai Gerindra di daerah pemilihan Jawa Barat , juga tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi .Putusan dismissal tersebut dibacakan MK dalam sidang pengucapan putusan dismissal atau ketetapan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2024, di Ruang Sidang Utama Lantai 2 Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa .
Dalam pertimbangannya, MK menilai dalil-dalil yang disampaikan Gerindra tidak punya alasan yang kuat untuk disidangkan lebih lanjut. "Namun dalam uraian kecamatan yang dijadikan locus permasalahan, Pemohon hanya menjabarkan 51 kecamatan yang terdiri dari 25 kecamatan pada Kabupaten Majalengka dan 26 kecamatan pada Kabupaten Subang," urai Hakim Konstitusi.
"Perolehan suara anggota DPR di Dapil Jawa Barat IX kemudian meminta perolehan suara yang benar untuk Dapil Jawa Barat IX yaitu suara Pemohon sebesar 106.934 suara dan suara Partai Nasdem sebesar 105.558 suara," ungkap MK.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Sidang Sengketa Pileg MK, Gerindra Duga KPU Gelembungkan Suara NasDem di Dapil Jawa Barat 9Kuasa hukum Partai Gerindra menyampaikan dugaan penggelembungan suara yang dilakukan KPU RI untuk NasDem di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat 9.
続きを読む »
Caleg Gerindra dan Nasdem Dapil Jatim Dianggap Tidak Serius karena Absen di Sengketa PilegSaldi menjelaskan, caleg Nasdem dan Gerindra yang mengajukan sidang sengketa Pileg tersebut dijadwalkan hadir pukul 08.00 WIB. Namun ketika sidang sudah dibuka dan dimulai yang bersangkutan tidak kunjung hadir.
続きを読む »
MK tolak gugatan Gerindra yang minta PSU hasil Pileg Jabar Dapil 9Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan atau permohonan perkara PHPU Pileg 2024 yang diajukan Partai Gerindra yang meminta pemungutan suara ulang (PSU) hasil ...
続きを読む »
Sidang Sengketa Hasil Pileg, Anwar Usman Tak Boleh Putuskan Sengketa PSIJakarta, tvOnenews.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar usman digantikan oleh Guntur Hamzah saat mengadili Sengketa hasil pileg di Papua Tengah yang diajukan PDIP. Anwar Usman digantikan karena Psi menjadi salah satu pihak terkait dalam sengketa ini.
続きを読む »
Sengketa Pilpres Usai, Sengketa Pileg DimulaiSeusai memutuskan sengketa pilpres, Mahkamah Konstitusi kembali dihadapkan pada agenda sengketa hasil pemilu legislatif.
続きを読む »
Respons Putusan MK, Jokowi: Politisasi Bansos Tidak TerbuktiPresiden Joko Widodo merespons hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa hasil Pilpres 2024.
続きを読む »