Sesuai dengan UU KPK seharusnya 6 bukan sebelum masa jabatan pimpinan KPK berakhir itu sudah dibentuk tim pansel,
PENGAMAT Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Agus Riewanto mengatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus untuk membentuk tim panitia seleksi komisioner KPK."Ya sesuai dengan UU KPK seharusnya 6 bukan sebelum masa jabatan pimpinan KPK berakhir itu sudah dibentuk tim pansel," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu .Agus menilai bahwa tidak ada urgensi untuk membuat Keppres perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK saat ini.
"Kan Firli dkk itu masih menggunakan Keppres tahun 2019. Artinya masa jabatan mereka berakhir Desember. Dan soal keputusan MK itu sifatnya itu berlaku untuk pimpinan berikutnya," imbuhnya.Meski demikian, kata dia, keputusan untuk membuat Keppres menjadi wewenang pemerintah. Bisa saja Presiden mengeluarkan Keppres untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK saat ini.Namun, lanjutnya, memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK harus berdasarkan situasi atau keadan mendesak.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Bivitri Susanti Sebut Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Seharusnya Tak Berlaku untuk Firli Bahuri CsPutusan MK dinilai tak bisa bersifat retroaktif. Karena itu, putusan masa jabatan pimpinan KPK tak berlaku untuk Firli Bahuri cs.
続きを読む »
Dapat Legitimasi dari MK, Firli Bahuri Siap Pimpin KPK hingga 2024Seharusnya, sesuai UU KPK masa jabatan Firli Bahuri akan berakhir pada akhir tahun 2023 ini.
続きを読む »
Mahfud MD: Pemerintah Masih Kaji Putusan MK Soal Masa Jabatan Pimpinan KPK”Saya sudah koordinasi dengan istana. Pemerintah masih akan mempelajari substansi dan formatnya. Masih cukup waktu,” kata Menko Polhukam Mahfud MD terkait putusan MK tentang UU KPK. Polhuk AdadiKompas
続きを読む »
MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK, Apa Saja Kata Mantan Insan KPK?Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Ini sejumlah reaksi mantan insan KPK
続きを読む »
Soal Data Anies, Demokrat: Seharusnya PDIP Minta Maaf ke Publik |Republika OnlinePolitikus Demokrat sebut seharusnya PDIP meminta maaf kepada publik soal data Anies.
続きを読む »
98 Lansia Risiko Tinggi di Tangsel Gagal Berangkat Haji, Tidak Ada Kuota PendampinganTotal keseluruhan calon haji Tangsel yang seharusnya diberangkatkan pada tahun ini mencapai 1091 orang.
続きを読む »