Sebut Perpu Cipta Kerja Lebih Buruk dari UU Ciptaker, KPSI: Kita Tidak Akan Diam

Aliansi Aksi Sejuta Buruh berkomitmen mencabut Perpu Cipta Kerja, bahkan mencabut Omnibus Law untuk memastikan kesejahteraan buruh.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Muh Jumhur Hidayat mengatakan pihaknya tidak akan diam dengan pengesahan beleid tersebut. 'Kita ingin menunjukkan sebenarnya pada anggota kita yang berjuta-juta di seluruh Indonesia bahwa pimpinan kalian itu tidak berdiam diri.

Menurutnya, ranah legislatif dalam membuat Undang-Undang sudah diterabas oleh eksekutif dengan membuat Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.'Jadi, kita tidak diam, kita berjuang. Ini yang datang hanya Ketua-Ketua Umum, bukan aksi massa. Jadi kita dalam rangkaian itu. Mudah-mudahan nanti kita akan aksi,' ujar Jumhur.Lebih lanjut, ia menjelaskan tuntutan Aliansi Aksi Sejuta Buruh adalah supaya Perpu Cipta Kerja bisa dicabut.

このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

tempodotco /  🏆 12. in İD

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Pro Kontra Perpu Cipta Kerja, Apa Syarat Presiden Mengeluarkan Perpu?Ada tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk mengeluarkan Perpu. Apa saja?
続きを読む »

Menaker: Perpu Cipta Kerja Lindungi Pekerja dari DinamikaMenteri ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut Perpu Cipta kerja melindungi tenaga kerja dan dunia usaha
続きを読む »

Perpu Cipta Kerja, Mahfud Md: Kalau Tak Jadi Menteri Saya Ikut KritikMahfud MD menyebut hal yang bisa diperdebatkan dari Perpu Cipta Kerja adalah isinya, bukan prosedur penerbitannya.
続きを読む »

Tolak Perpu Cipta Kerja, KSPSI Bakal Lakukan Aksi Sejuta Buruh Bulan IniKonfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) akan melakukan aksi bersama Aliansi Aksi Sejuta Buruh untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja.
続きを読む »

Simak Penjelasan Utuh Mahfud MD Soal Perpu Cipta Kerja JokowiMenurut dia, ada hak subjektif presiden dalam hukum tata negara Indonesia untuk alasan kegentingan.
続きを読む »

Deretan Poin Perpu Cipta Kerja Disorot, dari Aturan Outsourcing, PKWT, hingga Perhitungan UpahPerpu Cipta Kerja yang telah ditandatangani Jokowi telah menuai pro kontra di dalam negeri. Apa saja yang disoroti khususnya
続きを読む »