Herban mengakui, saat disepakati terjadi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dalam peta tersebut ada wilayah areal penggunaan lain dan hutan produksi.
SIDANG perkara dugaan korupsi perizinan lahan kelapa sawit PT Duta Palma Grup di Indragiri Hulu, Riau dengan terdakwa Surya Darmadi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu
Herban mengakui, saat disepakati terjadi Tata Guna Hutan Kesepakatan dalam peta tersebut ada wilayah areal penggunaan lain dan hutan produksi. Herban menyebut APL adalah area yang statusnya bukan kawasan hutan. Ia mengamini di Riau ada yang dikonversi dan ada wilayah APL. Juniver lalu menyinggung soal pengukuran kawasan dalam Pasal 14 yakni ada penunjukan dulu kawasan hutan yang berati belum real kawasan hutan. Juga penataan batas kawasan hutan, apakah termasuk melibatkan termasuk kementerian ATR/BPN.
Penetapan di Provinsi Riau itu, kata Herban, sebenarnya sudah ada, penetapan kawasan hutan itu jangan dipandang keseluruhan satu wilayah kawasan tadi, yakni satu provinsi itu.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Sidang Surya Darmadi Menyoal Masalah Perkebunan-Hutan, Ahli : Sanksinya AdministratifSidang lanjutan kasus dugaan korupsi perizinan lahan kelapa sawit PT Duta Palma Group di Indragiri Hulu terdakwa Surya Darmadi alias Apeng kembali digelar.
続きを読む »
Ahli Sebut Masalah Perkebunan dan Hutan Terikat Sanksi AdministratifIing menyebut banyak masalah akibat aturan yang tumpang tindih antara perda dan UU mengenai kawasan hutan
続きを読む »
Sidang Surya Darmadi soal Masalah Perkebunan-Hutan, Ahli Beberkan Terkait SanksiDalam persidangan kali ini menghadirkan mantan Staf Ahli Menteri ATR/BPN Iing Sodikin Arifin hadir sebagai saksi.
続きを読む »
Good Doctor Hadirkan Program Tata Laksana Kesehatan PopulasiImplementasi PHM di lingkungan kerja Good Doctor diawali dengan program medical check-up untuk para karyawan.
続きを読む »
Mantan Staf Ahli Menteri ATR: Soal Kawasan Hutan, Aturan Perda & UU Tumpang Tindih | merdeka.comMantan Staf Ahli Menteri ATR: Soal Kawasan Hutan, Aturan Perda dan UU Tumpang Tindih
続きを読む »
Pembangunan IKN, Ahli Tata Kota: Harus Kombinasi Fungsi Pemerintah, Industri, dan WisataYayat Supriatna mengatakan pembangunan IKN harus banyak kombinasi antara fungsi pemerintah, fungsi industri, atau wisata.
続きを読む »