Penggunaan produk dalam negeri akan dioptimalkan melalui mekanisme insentif dan sanksi. Di sisi lain, sejatinya penggunaan produk dalam negeri adalah cerminan komitmen pemerintah mengeksekusi regulasi bikinan sendiri. Polhuk AdadiKompas
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan pada pada pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu . Pada sambutannya Presiden mengingatkan kembali akan pentingnya untuk membeli produk-produk dalam negeri. Apalagi bagi kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang belanjanya dari APBN ataupun APBD untuk membelanjakan kebutuhannya dari produk-produk dalam negeri.
dalam keterangannya kepada media seusai membuka acara Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu .Presiden Joko Widodo melihat stan pameran yang menampilkan produk dalam negeri seusai membuka Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu . Pada sambutannya Presiden mengingatkan kembali akan pentingnya untuk membeli produk-produk dalam negeri.
”Jadi, saya harapkan nanti akan kita cek lagi agar semuanya menjadi optimal. Dan, kalau tukinnya tadi sudah, mestinya harus ada sanksinya juga. Kalau yang masih beli—baik BUMN, BUMD, provinsi, kabupaten, kota, kementerian, lembaga—masih coba-coba beli produk impor dari uang APBN, APBD, BUMN, sanksinya tolong dirumuskan Pak Menko.
Berdasarkan informasi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , produk dalam negeri yang sudah masuk e-katalog sudah sebanyak 3,4 juta produk dari sebelumnya hanya sebanyak 50.000. ”Kalau sudah masuk e-katalog, jangan dibiarkan, tapi dibeli. Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, pemerintah provinsi, kota, atau Kabupaten, jangan hanya melihat e-katalog. Percuma kalau tidak dibeli,” kata Presiden.
Apabila dirunut ke belakang, sejumlah regulasi pun telah dikeluarkan terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Apabila dilihat dari sisi industri, tujuan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri tersebut, antara lain, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
日本 最新ニュース, 日本 見出し
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。
Dikeluhkan, Pembangunan Kolam Regulasi Banjir Beri Dampak NegatifPembangunan kolam regulasi penanganan banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dikeluhkan masyarakat Desa Mandingin, Kecamatan Barabai. Minimnya saluran pembuangan menyebabkan air menggenang dan masuk ke pemukiman warga.
続きを読む »
Wacana Impor dan Regulasi HPP Dinilai Rugikan PetaniKendati belum pasti, wacana pemerintah membuka peluang impor beras dinilai berdampak ke pasar dan menekan harga gabah di tingkat petani. Apalagi wacana itu mengemuka saat panen raya padi sedang berlangsung. Ekonomi AdadiKompas
続きを読む »
Efek Buruk SVB Mulai Memudar, Saatnya Rupiah Menguat Lagi!Rupiah sempat merosot lagi melawan dolar Amerika Serikat (AS) ke Rp 15.450/US$,
続きを読む »
Arsenal Vs Sporting CP: Pukulan Besar bagi The Gunners, Saatnya Fokus Liga InggrisTersingkir dari Liga Europa adalah pukulan besar bagi Arsenal. Kini, mereka hanya bisa fokus mengejar gelar juara Liga Inggris 2022-2023.
続きを読む »
Regulasi Hukum Diperlukan Untuk Menunjang Model Bisnis HalalGuru Besar Unesa Bidang Ilmu Hukum dan Bisnis Halal Unesa Prof Siti Nur Azizah menyebut perlunya regulasi hukum untuk bisnis halal
続きを読む »
Didenda PSSI Rp 50 Juta, Persib Siap Mengikuti dan Hormati RegulasiPersib Bandung didenda Rp 50 juta oleh Komite Disiplin PSSI setelah lima pemainnya mendapatkan kartu kuning saat laga melawan Persik.
続きを読む »